JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam kegiatan retret yang digelar pemerintah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Keputusan ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak.

Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025), hanya sehari setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus buronan Harun Masiku.

Isi Instruksi Megawati Surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati ini disebarluaskan melalui aplikasi pesan WhatsApp oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli. Dalam surat tersebut terdapat dua poin utama:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda keberangkatan ke Magelang untuk mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Semua kepala daerah PDIP diminta tetap berkomunikasi aktif dan standby dalam perintah langsung (commander call).
Keputusan Megawati ini memicu berbagai tanggapan dari pemerintah hingga berbagai tokoh politik nasional.

Respons dari Berbagai Pihak
Wamendagri Bima Arya: Tunggu Data Kehadiran Kepala Daerah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu hingga pukul 15.00 WIB untuk mengetahui jumlah kepala daerah yang hadir di Magelang.

“Kami akan menunggu perkembangan hingga jam 15.00 WIB untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan apa alasan ketidakhadiran mereka,” ujar Bima dalam konferensi pers di Magelang, Jumat (21/02/25).

Bima juga menyatakan bahwa pihaknya baru akan mengambil sikap setelah data kehadiran kepala daerah terkumpul.

PKB: Mungkin Ada Kompromi Antara Megawati dan Prabowo Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menilai bahwa langkah Megawati bisa saja merupakan bagian dari kompromi politik dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita hargai dan hormati keputusan tersebut. Mungkin ada kompromi yang sedang dilakukan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo,” ujar Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Huda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan Prabowo ke depan.

Zulkifli Hasan: Retret Penting untuk Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai bahwa retret adalah agenda penting demi menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Retret ini bukan untuk kepentingan partai, tetapi untuk rakyat. Kebersamaan dalam retret membangun kesadaran bahwa tugas utama kepala daerah adalah mengabdi kepada rakyat,” kata Zulhas.

Zulhas mencontohkan bagaimana kebijakan swasembada pangan memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah agar harga gabah tetap stabil.

Demokrat Sindir PDIP: Kader Kami Tetap Prioritaskan Negara Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyindir keputusan Megawati dengan menyebut bahwa kader Demokrat tetap mendahulukan kepentingan negara meski partainya sedang menggelar kongres.

“Meski kami ada kongres pada Senin dan Selasa, Ketum AHY tetap menginstruksikan kepala daerah Demokrat untuk mengikuti retret sesuai arahan Presiden. Sebab saat mereka menjabat, loyalitas mereka harus kepada bangsa dan negara,” ujar Herzaky.

Herzaky menegaskan bahwa setiap partai memiliki kebijakan sendiri, tetapi Demokrat memilih untuk tidak menghalangi kadernya dalam tugas negara.

Gerindra: Retret adalah Agenda Negara, Bukan Partai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan bahwa retret di Magelang adalah agenda kenegaraan, bukan agenda partai politik.

“Kegiatan ini merupakan program negara, bukan kepartaian. Para kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang politik, tetapi setelah mereka menjabat, loyalitas mereka harus kepada negara,” tegas Fadli Zon.

Fadli juga mengutip pepatah, “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins,” yang menekankan bahwa kesetiaan terhadap partai berakhir ketika seseorang mulai mengabdi kepada negara.

Kesimpulan: Retret, Politik, dan Dinamika Kekuasaan
Instruksi Megawati untuk menunda partisipasi kepala daerah PDIP dalam retret di Magelang menunjukkan dinamika politik yang terus berkembang menjelang pemerintahan baru. Sementara beberapa pihak melihatnya sebagai langkah politik, pemerintah dan partai lain menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi nasional yang tidak terkait dengan urusan kepartaian.

Seiring dengan respons beragam dari berbagai tokoh, publik kini menanti bagaimana keputusan kepala daerah PDIP yang telah menerima instruksi dari Megawati. Apakah mereka akan mengikuti arahan partai, atau tetap menghadiri retret demi kepentingan pemerintahan nasional? (mul)

#RetretMagelang #PDIP #Megawati #Prabowo #HastoKristiyanto #PolitikIndonesia #RetretKepalaDaerah #Gerindra #Demokrat #PKB #PAN