JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengungkap fakta mengejutkan terkait dugaan korupsi tata kelola bahan bakar minyak (BBM) di PT Pertamina Patra Niaga. Modus pencampuran atau pengoplosan BBM berkadar oktan rendah dengan BBM oktan tinggi untuk dijual dengan harga premium kini semakin terang benderang.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkap bahwa PT Pertamina Patra Niaga mencampur BBM RON 88 (Premium) dengan BBM RON 92 (Pertamax) untuk dijual dengan harga Pertamax kepada masyarakat.

Penetapan Tersangka Baru

Fakta ini diungkap pada Rabu (26/02/25) malam, bersamaan dengan penetapan dua tersangka baru, yakni:

Maya Kusmaya (MK) – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
Edward Corne (EC) – Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga
Menurut Abdul Qohar, keduanya memiliki cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama tujuh tersangka lainnya yang telah lebih dulu ditetapkan.

"Penyidik telah menemukan bukti bahwa kedua tersangka tersebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan tujuh tersangka yang sebelumnya telah kami tetapkan," ujar Qohar.

Modus Operandi Pengoplosan BBM

Qohar menjelaskan bahwa atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS), MK dan EC membeli BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Hal ini menyebabkan pembayaran impor produk kilang lebih mahal dibandingkan kualitas sebenarnya.

"Tersangka MK memerintahkan EC untuk melakukan pencampuran BBM Premium dengan Pertamax di terminal bahan bakar PT Orbit Terminal Merak, yang dimiliki oleh tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ)," jelasnya.

Hasil oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax tanpa sesuai dengan proses pengadaan yang seharusnya dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Daftar Lengkap Tersangka

Dengan penambahan dua nama, berikut daftar tersangka dalam skandal korupsi BBM:

Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Optimasi Feedstock and Product PT Kilang Pertamina International
Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina Shipping
Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International
Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) – Pemilik PT Navigator Khatulistiwa
Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim
Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
Maya Kusmaya (MK) – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
Edward Corne (EC) – VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga
Berdasarkan hasil penghitungan sementara, kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun dalam periode 2018-2023.

Tanggapan Pertamina dan Langkah Selanjutnya

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa perusahaan siap bekerja sama dengan aparat hukum agar proses penyidikan berjalan transparan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Pertamina berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan operasional yang transparan serta akuntabel," ujar Fadjar.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, membantah adanya praktik pengoplosan BBM.

"Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Kami memastikan bahwa distribusi BBM Pertamina diawasi ketat oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)," kata Heppy.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, memastikan bahwa semua produk Pertamina, termasuk Pertamax, memiliki kualitas sesuai dengan standar Ditjen Migas Kementerian ESDM. Pengujian dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional.

"Kami memastikan operasional Pertamina tetap berjalan lancar dan terus mengoptimalkan layanan serta menjaga kualitas produk BBM kepada masyarakat," ujar Simon.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh Kejagung, sementara publik menantikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum yang tengah berjalan. (mul)

#SkandalBBM #KorupsiEnergi #PertaminaPatraNiaga #Kejagung #TransparansiPublik #GoodCorporateGovernance