Laporan Haji 2024

Bus Selawat Perlu Ditempel Bendera RI

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
13 Juni 2024 15:30
Bus Selawat Perlu Ditempel Bendera RI
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI DPR RI Ace Hasan Syadzily (tengah) saat Rapat Pengawasan Penyelenggaraan Haji 2024 Timwas Haji DPR RI bersama Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas di Mekah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2024). 

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menekankan pentingnya menempelkan bendera Indonesia pada bus selawat yang digunakan oleh rombongan calon haji Indonesia sebagai identitas negara untuk memudahkan mereka mengenali bus tumpangannya.

"Ini penting untuk memastikan identitas bagi calon haji kita. Kalau tidak ada bendera Indonesia, mereka tidak berani naik," kata Ace di Jakarta pada Kamis. Pernyataan ini disampaikannya saat Rapat Pengawasan Penyelenggaraan Haji 2024 Timwas Haji DPR RI bersama Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas di Mekah, Arab Saudi, pada Rabu (12/6/2024).

Peringatan ini disampaikan setelah diketahui bahwa bendera Indonesia hilang dari bus selawat rombongan calon haji Indonesia di Terminal Shaeeb Amer, Mekah, Arab Saudi. "Catatan selanjutnya yang harus diperbaiki, kemarin sempat menjadi sorotan soal bus selawat. Menjelang akhir kloter, identitas Indonesia kita hilang," ujarnya.

Berdasarkan keterangan dari petugas layanan transportasi Kementerian Agama RI di Terminal Shaeeb Amer, bendera Indonesia dicopot oleh otoritas Arab Saudi. Namun, Ace Hasan mempertanyakan hal ini, sebab pada saat yang bersamaan, bendera Iran dan Turki tetap menempel di armada bus mereka.

"Kenapa bendera Iran dan Turki ada di bus-bus mereka tidak dicopot? Padahal, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sangat dekat. Kenapa bendera Iran tidak dicopot, sedangkan bendera kita dicopot?" tanyanya. Oleh karena itu, dia meminta kepada Menag RI Yaqut Cholil Qoumas untuk memastikan bendera sebagai identitas kebanggaan Indonesia dalam hal transportasi tidak diabaikan.

"Identitas kebanggaan kita, terutama dalam masalah transportasi, harus dipastikan. Kalau alasannya dari otoritas Arab Saudi begitu, pertanyaannya kenapa di negara lain bisa ada? Sementara di bus kita dicabut," katanya. Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, para Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Abdul Wahid, dan Diah Pitaloka.

Selain itu, hadir pula Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Azis Ahmad, Konjen RI Jeddah Yusron Baharudin Ambary, Sekjen Kemenag RI Muhammad Ali Ramdhani, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Firmansyah N. Nazaroedin, dan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah. (ant)


Berita Lainnya