JAKARTA - Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang MPR RI yang dihadiri para tamu terhormat dari berbagai negara sahabat, para pemimpin Indonesia seperti Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke ke-5, Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Prof. Dr. Budiono, Wakil Presiden RI ke-13, Joko Widodo, Presiden RI ke-7 dan Prof. Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden  RI ke-14, Sinta Nuriyah, Istri  Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4, Hj. Soraya, istri Hamzah Haz,  Wakil Presiden RI  ke-9,  seluruh anggota MPR RI, dan para undangan.

Setelah proses pelantikan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mempersilahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato perdananya di hadapan Sidang MPR RI dan seluruh rakyat Indonesia.

Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto sangat menarik karena tidak membaca teks, tetapi dia langsung  menyampaikan berbagai persoalan bangsa dan negara yang merupakan tantangan, hambatan, dan rintangan yang harus diatasi.

Untuk Rakyat

Pidato Presiden Prabowo penuh semangat dan sangat menggugah. Mantan Menteri Pertahanan RI itu  menegaskan "kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintahan Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia, dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribad".

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan  kekuasaan dan kedaulatan adalah milik rakyat. Kita berkuasa atas seizin rakyat.  Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa  pemerintah dan pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan pemimpin yang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, para kerabatnya dan atasannya.

Pidato Prabowo ini sangat baik dan memberi harapan besar bagi rakyat Indonesia khususnya mereka yang masih kurang pendidikan, miskin, menganggur dan belum bebas dari penderitaan. Harapan besar rakyat Indonesia terhadap Presiden Prabowo, terkandung rasa khawatir tidak bisa dijalankan karena jumlah menteri, wakil menteri dan pejabat non kementerian sangat besar jumlahnya, tidak kurang 17 menteri merupakan stok lama, menteri di era Presiden Jokowi. Khusus menteri di bidang keuangan, sangat menghawatirkan karena telah memberi andil besar dalam  memuluskan utang  Indonesia yang sangat besar jumlahnya.

Selain itu, para menteri di era Presiden Jokowi sudah terbukti gagal memberantas kemiskinan, serta mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga, para calon menteri dan wakil menteri baru, dinilai publik bukan yang terbaik, apalagi ditengarai terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Apa pun pandangan kita, sebaiknya Presiden Prabowo dan kabinetnya diberi kesempatan 6 bulan sampai 1 tahun untuk menunjukkan kinerja mereka.