JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 hingga mencapai Rp306,69 triliun. Pemangkasan anggaran ini meliputi belanja perjalanan dinas, honorarium, dan pengeluaran lain yang dianggap tidak mendesak di Kementerian/Lembaga (KL) serta pemerintah daerah (Pemda).

Langkah ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

Detail Pemangkasan Anggaran
Pemangkasan Belanja Kementerian/Lembaga (KL): Rp256,1 triliun.
Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD): Rp50,59 triliun.
Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa belanja prioritas seperti gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini.

“Penghematan dilakukan hanya pada pengeluaran yang tidak terlalu mendesak seperti perjalanan dinas. Pengeluaran untuk gaji pegawai dan bansos tetap diutamakan,” kata Prabowo.

Instruksi dan Tenggat Waktu
Prabowo meminta menteri-menteri terkait untuk segera berkoordinasi dengan DPR RI guna membahas revisi anggaran ini. Laporan final mengenai blokir anggaran harus diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Dampak pada Ekonomi dan Pariwisata
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan, salah satunya dari Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita. Ia menyebut langkah ini wajar mengingat banyaknya program prioritas pemerintahan Prabowo yang membutuhkan dana besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Ronny juga mengingatkan bahwa pemangkasan perjalanan dinas dapat berdampak negatif pada sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Perjalanan dinas itu berkontribusi besar pada sektor jasa, termasuk hotel, restoran, dan transportasi. Kebijakan ini berisiko menekan industri perhotelan dan restoran, sehingga tugas Kementerian Pariwisata akan semakin berat untuk memulihkan sektor ini,” ujarnya.

Pembelajaran dari Masa Lalu
Ronny membandingkan kebijakan ini dengan langkah serupa yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo, yang memotong anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Saat itu, kebijakan tersebut mendapat kritik dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) karena berdampak signifikan pada industri pariwisata.

“Jika kebijakan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas ke struktur ekonomi, terutama sektor jasa yang selama ini menjadi andalan,” tambah Ronny.

Tantangan ke Depan
Dengan penghematan besar-besaran ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan stabilitas ekonomi. Sektor pariwisata, yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, diprediksi akan menghadapi tekanan berat jika pemangkasan ini berlanjut. (mul)

#APBN2025 #EfisiensiAnggaran #PrabowoSubianto #EkonomiIndonesia #Pariwisata #Bansos #MakanBergiziGratis