Nasional

Zulhas Larang Siapa Saja Isukan Sri Mulyani Mundur

Menkeu Tidak Hadir Rapat Terbatas

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
18 Januari 2024 16:47
Zulhas Larang Siapa Saja Isukan Sri Mulyani Mundur
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/1/2024).

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menyerukan kepada semua pihak untuk tidak menciptakan isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mundur dari kabinet.

"Lho, jangan suka bikin isu," kata Zulhas setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis. Zulhas, yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional, kemudian berbicara tentang pentingnya menyelenggarakan pemilu yang penuh kegembiraan tanpa mencemarkan satu sama lain.

"Jangan bikin isu. (Tanggal) 14 Februari saja, pemilu kita lihat nanti yang damai, pemilu yang gembira, jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ini kan kompetisi antarkeluarga, antarsaudara," ujarnya.

Dia menekankan bahwa dalam 25 tahun penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1999, banyak dinamika yang terjadi, namun menurutnya, hal tersebut adalah sesuatu yang biasa."Saya keliling daerah ke mana-mana rakyat itu guyub, akur, ada yang milih A, ada yang milih B, walaupun yang banyak (pemilih) Pak Prabowo ya, tapi nggak ada masalah, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ngejek satu dengan yang lain, akur, rukun, guyub," jelasnya.

Ketika ditanya mengapa Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat terbatas, Zulhas meminta wartawan untuk tidak membahas hal tersebut, karena menurutnya tidak ada persoalan apa pun. "Nggak usah dibahas, orang nggak ada apa-apa kok dibahas," kata dia.

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebut bahwa Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari kabinet. Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur. Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres. (ant)


Berita Lainnya