JAKARTA – Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait kasus pagar laut yang menyeret Kepala Desa (Kades) Kohod sebagai tersangka utama. Salah satu pertanyaan besarnya adalah mengapa Kades Kohod yang dikenakan denda, padahal pagar laut sepanjang 31,6 km itu berada di setidaknya 12 desa.

“Denda pagar laut. Jangan anggap kami semua bodoh,” ujar Said Didu dalam unggahan di media sosial, Jumat (28/02/25).

Keanehan dalam Kasus Pagar Laut
Menurut Said Didu, ada banyak kejanggalan dalam kasus ini, termasuk kepemilikan pagar laut yang disebut-sebut berada di wilayah Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2). Ia mempertanyakan apakah mungkin seorang kepala desa membangun pagar laut dengan biaya yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kesiapan Kades Kohod untuk membayar denda sebesar Rp 48 miliar. “Dari mana uang Kades langsung menyatakan siap membayar denda tersebut?” imbuhnya.

Sorotan ke Agung Sedayu Group
Said Didu juga menyinggung peran Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan, yang disebut memiliki sertifikat atas lahan di kawasan laut yang dipagari tersebut. Ia mempertanyakan mengapa perusahaan tersebut belum dimintai keterangan terkait kepemilikan pagar laut tersebut.

“Kenapa perusahaan (anak perusahaan Agung Sedayu) pemilik sertifikat laut tidak diminta keterangan?” tanyanya.

Latar Belakang Kasus
Kasus ini mencuat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkap bahwa Kades Kohod yang menjadi tersangka memiliki kemampuan finansial besar hingga sanggup membayar denda miliaran rupiah. Insiden ini terjadi di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dan terus mendapat perhatian publik. (mul)

#PagarLaut #SaidDidu #KasusTangerang #PLN #BUMN #AgungSedayu #PIK2 #Korupsi #Denda48M #Trending