JAKARTA – Nama Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah masuk dalam daftar finalis tokoh paling korup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Meski OCCRP mengakui tidak memiliki bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsung Jokowi dalam korupsi, laporan ini memicu perdebatan hangat di dalam negeri.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, masuknya nama Jokowi dalam daftar tersebut mencerminkan adanya krisis demokrasi di Indonesia yang menjadi perhatian lembaga internasional.

"Indonesia kini berada di bawah pengawasan dunia. Banyak filantropis global yang mendanai organisasi seperti OCCRP untuk mengungkapkan penurunan kualitas demokrasi kita," ujar Rocky melalui kanal YouTube-nya, Sabtu (04/01/25).

Kritik terhadap Kredibilitas OCCRP
Rocky menyebut bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap elite politik di Indonesia membuat lembaga internasional dianggap lebih kredibel. Ia juga menyoroti bagaimana algoritma global memantau data terkait opini publik terhadap kepemimpinan Jokowi.

"Setiap pembelaan terhadap Jokowi justru memicu skeptisisme lebih besar. Data itu kembali diolah oleh sistem global, memperkuat citra negatif di mata dunia," tambah Rocky.

Rocky meminta para pendukung Jokowi untuk memahami dinamika global ini alih-alih meragukan kredibilitas OCCRP.

Mengapa Nama Jokowi Masuk Daftar?
Menurut OCCRP, nama Jokowi masuk dalam daftar bukan karena keterlibatan langsung dalam korupsi, tetapi karena kebijakan-kebijakan yang dianggap melemahkan demokrasi, seperti:

Pelemahan KPK: Jokowi dianggap bertanggung jawab atas menurunnya independensi dan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Intervensi Politik: Jokowi dituduh menggunakan lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk mendukung pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, dalam Pilpres 2024.
Meski demikian, OCCRP menobatkan mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, sebagai tokoh paling korup 2024. Jokowi berada di antara lima finalis lainnya, termasuk Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Respons Jokowi: Fitnah Tanpa Bukti
Menanggapi laporan tersebut, Jokowi menyebut tuduhan itu sebagai fitnah dan framing jahat yang tidak berdasar.

"Sekarang ini banyak sekali tuduhan tanpa bukti. Orang bisa menggunakan berbagai cara—mulai dari NGO, partai politik, hingga ormas—untuk menyebarkan framing jahat," kata Jokowi.

Ia juga membantah tuduhan eksploitasi sumber daya alam dan manipulasi pemilu. "Apa lagi yang dieksploitasi? Ini semua hanya framing," tambahnya. Isu ini menjadi viral di media sosial, dengan publik terpecah antara mendukung dan mengkritik Jokowi. (mul)

 #Jokowi #KorupsiGlobal #DemokrasiIndonesia #Jokowi #OCCRP #KrisisDemokrasi #PolitikIndonesia #Pilpres2024 #BeritaViral #TrendingTopics #KPK