MEGA PROYEK PIK-2, yang dicanangkan oleh Agung Sedayu Group (ASG/Aguan) dan Salim Group (Anthoni Salim), bukan sekadar soal investasi besar—ia telah menjadi simbol perampasan tanah rakyat Banten sekaligus perpecahan sosial yang memecah belah persaudaraan yang selama ini menjadi ciri khas daerah tersebut. Dalam pandangan saya, proyek ini mengancam integrasi dan keharmonisan masyarakat Banten, sebuah ancaman yang seolah-olah telah diramalkan oleh KH Embay Mulya Syarif.

Indikatornya jelas: ruang sosial media kini dipenuhi oleh perdebatan sengit antara pihak pro dan kontra proyek PIK-2. Di dunia maya, benturan pendapat ini mencerminkan realitas di lapangan, di mana perbedaan pandangan telah mengikis kebersamaan antar warga Banten—bahkan di antara sesama Muslim sekalipun.

Para pendukung proyek dengan mudahnya melabeli penolakan sebagai bentuk anti pembangunan, anti investasi, dan bahkan sebagai upaya memecah belah NKRI. Namun, apa yang terselubung di balik argumen tersebut? Alasan sebenarnya adalah kezaliman yang terjadi saat tanah rakyat diserobot melalui proses pembebasan lahan yang penuh dengan tipu daya, intimidasi, dan tekanan, hingga akhirnya berujung pada kriminalisasi. Dalih Proyek Strategis Nasional (PSN) hanya menjadi topeng untuk menyamarkan kepentingan bisnis murni, yang semata-mata menguntungkan pemilik modal.

Kisah-kisah kelam seperti yang menimpa Haji Fuad, pemilik tanah 200 hektar di Kronjo yang kini menjadi korban kriminalisasi, adalah bukti nyata dari kenyataan pahit ini. Sementara itu, tak sedikit pula elemen masyarakat yang terjebak dalam adu domba, sehingga bahkan saudara sesama Banten mulai menghunus pedang satu sama lain. Ironisnya, perseteruan internal inilah yang selama ini diincar oleh Aguan, karena hanya dengan perpecahan inilah kekuatan rakyat bisa dilemahkan.

Sebagai bentuk perlawanan, saya bersama Tim Advokasi Melawan Oligarki Perampas Tanah Rakyat dan sejumlah tokoh nasional telah merencanakan kunjungan ke Banten pada tanggal 5 April 2025. Inisiatif silaturahmi ini, yang melibatkan aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat, diharapkan mampu menyatukan kembali semangat kebersamaan dan mengembalikan suara rakyat Banten. Dukungannya bahkan datang dari Forum Ulama dan berbagai kalangan yang peduli akan nasib rakyat.

Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik—untuk bersatu, menguatkan solidaritas, dan menolak segala bentuk penindasan dalam bentuk proyek PIK-2 yang zalim. Ini adalah perjuangan bukan hanya soal tanah, tapi juga tentang martabat dan keadilan bagi rakyat Banten.

Melalui tulisan opini ini, saya berharap dapat membuka ruang diskusi yang lebih kritis dan mendorong masyarakat untuk kembali bersatu melawan praktik-praktik perampasan yang merusak tatanan sosial dan keadilan di Banten.

Penulis adalah, advokat, aktifis sosial dan Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

 #OpiniPIK2 #TanahRakyatBanten #SolidaritasBanten #PerlawananOligarki #KeadilanTanah #IntegrasiMasyarakat #BantenBersatu