JAKARTA – Pemerintah penjajah Israel semakin intensif dalam mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Militer penjajah Israel pada Senin malam (17/02/25) mengumumkan pembentukan badan khusus yang bertugas memfasilitasi perpindahan warga Gaza ke negara lain.

Menteri Pertahanan penjajah Israel, penjajah Israel Katz, mengonfirmasi bahwa direktorat khusus akan dibentuk untuk mengatur apa yang mereka sebut sebagai “kepergian sukarela” warga Gaza. Namun, banyak pihak menilai langkah ini sebagai strategi pengusiran paksa yang serupa dengan peristiwa pembersihan etnis Palestina pada 1948.

Kontroversi “Kepergian Sukarela”
Frasa “kepergian sukarela” yang digunakan penjajah Israel dinilai sebagai bentuk manipulasi bahasa. Sejarah mencatat bahwa penjajah Israel pernah menggunakan istilah serupa saat mengusir warga Palestina dalam peristiwa Nakba 1948, yang memaksa ratusan ribu warga Palestina meninggalkan tanah air mereka akibat tekanan militer dan teror.

“Direktorat ini akan beroperasi di bawah Kementerian Pertahanan penjajah Israel dan bertugas mengkoordinasikan rencana pemindahan warga Gaza ke negara ketiga melalui jalur laut, udara, dan darat,” tulis pernyataan resmi militer penjajah Israel, dikutip dari Al Jazeera.

Menurut sumber di Unit Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), penjajah Israel telah mengajukan proposal pemindahan kepada Menteri Pertahanan Katz. Proposal ini mencakup paket dukungan bagi warga Gaza yang “bersedia” bermigrasi, termasuk bantuan logistik dalam perjalanan ke negara tujuan.

Netanyahu Tegaskan Komitmen Ambisi Trump
Perdana Menteri penjajah Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintahan Trump untuk “menciptakan Gaza yang baru”. Ia juga menegaskan bahwa setelah perang selama 15 bulan terakhir, yang telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, Hamas maupun Otoritas Palestina tidak akan memiliki kendali atas wilayah Gaza.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Yerusalem, Netanyahu memuji “visi Trump yang berani untuk masa depan Gaza.” Sementara itu, Rubio sedang melakukan perjalanan diplomatik ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab guna membahas rencana yang menuai kontroversi tersebut.

Kecaman Internasional: Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kelompok hak asasi manusia menilai langkah penjajah Israel dan AS ini sebagai bentuk pembersihan etnis yang melanggar hukum internasional. Organisasi HAM dunia mengecam proposal pemindahan paksa ini karena berpotensi menambah penderitaan warga Palestina yang sudah terjebak dalam krisis kemanusiaan.

Negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, juga secara terbuka menentang rencana tersebut. Namun, hingga kini, penjajah Israel tetap berpegang teguh pada kebijakan mereka dan terus melakukan pendekatan diplomatik untuk mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutunya.

Tagar Trending dan Reaksi Publik
Di media sosial, isu ini memicu perdebatan sengit dengan munculnya tagar seperti #SavePalestine, #StopEthnicCleansing, dan #GazaUnderAttack yang menjadi trending di berbagai platform. Para aktivis, jurnalis, dan tokoh masyarakat menyerukan aksi internasional untuk menghentikan kebijakan yang dinilai tidak berperikemanusiaan ini.

Dengan meningkatnya tekanan internasional, masa depan rencana pemindahan warga Gaza oleh penjajah Israel masih menjadi tanda tanya. Apakah komunitas global akan mengambil tindakan tegas untuk mencegah pembersihan etnis ini, ataukah penjajah Israel akan tetap melanjutkan kebijakan kontroversialnya dengan dukungan AS? Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya dalam konflik berkepanjangan ini. (mul)