JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menegaskan TNI akan tetap netral, tanpa memperhatikan keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk berkampanye atau tidak dalam Pemilu.

Agus menyatakan TNI akan tunduk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang TNI, yang dengan tegas menyatakan TNI tidak memiliki hak pilih, harus bersikap netral, dan tidak boleh berpihak selama proses pemilihan umum.

"Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 menyebutkan bahwa jika TNI terlibat dalam politik praktis, dapat dikenai tindakan pidana atau teguran dari pimpinan satuan. Kami akan mengikuti aturan tersebut dengan disiplin," kata Panglima TNI menjawab pertanyaan wartawan ANTARA dalam jumpa pers di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis.

Agus menekankan selama tahapan pemilu, seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, dan bahkan TNI sendiri, aktif mengawasi prajuritnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kecurigaan atau ketidaknetralan selama pencoblosan.

Presiden RI Joko Widodo, setelah menghadiri suatu acara di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Rabu (24/1/2024), menyatakan sebagai warga negara, presiden memiliki hak politik, termasuk hak untuk berkampanye. Namun, Presiden Jokowi menekankan segala tindakan akan tunduk pada aturan yang berlaku.

"Semua itu diatur oleh aturan. Jika aturan memperbolehkan, silakan. Jika aturan melarang, tidak boleh. Itu sudah jelas. Presiden juga warga negara dan memiliki haknya. Apakah dilakukan atau tidak, itu terserah individu masing-masing," kata Jokowi setelah menyaksikan serah terima unit ke-4 C-130 J Super Hercules dan beberapa pesawat angkut lainnya dari Kementerian Pertahanan RI ke TNI.

Meskipun demikian, Jokowi belum membuat keputusan apakah akan menggunakan hak politiknya tersebut selama tahapan pemilu 2024. "Ya, nanti dilihat," ungkap Jokowi, yang pada acara tersebut didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. (ant)