JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyelidiki laporan terkait 300 pengusaha di sektor kelapa sawit yang diduga mengemplang pajak. Potensi pendapatan negara yang hilang akibat tindakan ini diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa penyelidikan akan dimulai dengan menyinkronkan data yang diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Informasi ini sedang kami dalami," ujar Dwi.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa pemerintah mendatang akan mengejar 300 pengusaha yang diduga mengemplang pajak dan merugikan negara hingga Rp300 triliun. Hashim, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mengatakan data tersebut didapatkan dari Luhut dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK), Muhammad Yusuf Ateh.

Hashim menjelaskan bahwa Prabowo menerima laporan tersebut yang menunjukkan jutaan hektare kawasan hutan telah diokupasi secara ilegal oleh pengusaha kebun sawit. Meskipun mereka telah diingatkan untuk membayar pajak, hingga kini masih belum ada pembayaran. Hashim menambahkan, setelah Prabowo resmi menjabat, tindakan akan segera diambil, namun akan dimulai dengan peringatan bersahabat terlebih dahulu. "Akan ada peringatan bersahabat, 'please pay up'," pungkasnya. (dan)