INDONESIA tengah menghadapi krisis moral kompas. Negara besar dengan pondasi kuat berupa Pancasila dan UUD 1945 kini terlihat gamang menghadapi derasnya arus perubahan global, terutama di era digital, kecerdasan buatan (AI), dan transformasi sosial yang melaju begitu cepat.

Perubahan Sosial: Dari Boomer ke Gen Alpha
Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi dan kebebasan, namun juga membawa percepatan perubahan sosial yang ekstrim. Dari generasi Boomer hingga Gen Alpha, perilaku masyarakat kini banyak dipengaruhi teknologi dan budaya global. Menurut data We Are Social 2024, Indonesia memiliki 221 juta pengguna internet, dengan 167 juta pengguna media sosial aktif. Angka ini menjadikan Indonesia salah satu pasar digital terbesar dunia, tetapi juga rawan ekspos terhadap konten negatif.

Dulu, akses pornografi, judi, atau kekerasan sulit dijangkau. Kini, hanya dengan modal kuota internet, semua bisa diakses lewat gawai. Data Kementerian Kominfo 2023 mencatat 800.000 lebih situs judi online telah diblokir, tetapi praktiknya terus muncul dengan pola baru.

Krisis Teladan dan Influencer Instan
Di masa lalu, panutan bangsa lahir dari perjuangan panjang: tokoh pergerakan, cendekiawan, atau ulama kharismatik. Namun kini, opini publik lebih sering dibentuk oleh micro influencer yang tidak selalu memiliki kapasitas intelektual. Studi Katadata Insight Center (2023) menunjukkan 64% anak muda lebih percaya pada konten kreator dibanding tokoh formal. Masalahnya, ruang ini kerap dipenuhi hoaks, misinformasi, hingga ujaran kebencian.

AI: Pedang Bermata Dua
Hadirnya Artificial Intelligence semakin mempercepat transformasi. Dari desain, tulis-menulis, sampai analisis bisnis, AI memudahkan hidup. Namun tanpa regulasi dan edukasi, AI bisa menjadi mesin penyebar hoaks, deepfake, bahkan propaganda politik. Menurut OECD Report 2023, lebih dari 25% konten daring global berpotensi hasil manipulasi AI dalam dekade mendatang.

Sosiopatik dan Perilaku Antisosial
Indonesia juga menghadapi peningkatan perilaku sosiopatik. Dari pelanggaran lalu lintas harian hingga skandal korupsi ribuan triliunan rupiah. Dalam kasus terbesar di Indonesia yang melibatkan Pejabat Pertamina yang sudah mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Di sisi lain, perilaku manipulatif dan egois semakin dianggap “biasa”. Fenomena ini menunjukkan moral kompas bangsa melemah: empati terkikis, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.

Hilangnya Kompas Moral
Nilai luhur bangsa—agama, adat, budaya, dan etika ketimuran—mulai tergerus. Retorika Pancasila sering dijadikan jargon politik, sementara prakteknya jauh dari nilai luhur. Nasionalisme terasa simbolik, sementara realitas sehari-hari dipenuhi pragmatisme, konsumerisme, dan polarisasi politik.

Data survei LSI 2023 mengungkap bahwa 72% masyarakat menilai elit politik tidak memberi teladan moral, sementara 67% generasi muda lebih percaya pada konten internet ketimbang pidato pejabat negara.

Jalan Pulang: Menghidupkan Kembali Moral Kompas
Bangsa ini membutuhkan titik terang berupa moral kompas yang jelas. Itu bukan sekadar jargon, melainkan praktik nyata dalam kehidupan berbangsa. Agama, budaya, hukum, dan adat istiadat harus kembali jadi pilar utama. Pemerintah, tokoh agama, pendidik, hingga orang tua harus menjadi teladan integritas.

Indonesia bukan bangsa kecil. Dengan lebih dari 1.300 suku, 700 bahasa daerah, dan 270 juta penduduk, Indonesia pernah membuktikan diri bisa bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kini, tantangannya bukan sekadar persatuan, melainkan menjaga arah moral agar bangsa tidak terjebak dalam kegelapan digital dan arus globalisasi tanpa filter.

Bangsa ini harus kembali ke kompas moralnya: Agama, Pancasila dan UUD 1945. Jika tidak, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri, kehilangan identitas, dan terus digiring oleh arus global tanpa arah. (mul)

*Penulis adalah jurnalis dan aktivis sosial

#MoralKompas #IndonesiaBangkit #Pancasila #GenerasiDigital #AI #Hoaks #JudiOnline #Korupsi #OpiniNasional #KrisisMoral #BhinnekaTunggalIka #OpiniViral