JAKARTA– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menepis kabar yang menyebutkan bahwa Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Pagar Laut, Tangerang, milik pengusaha Aguan batal dicabut. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di sejumlah media nasional tersebut tidak benar.

"Saat ini banyak berita di berbagai situs online yang menyebutkan bahwa saya membatalkan pencabutan SHGB milik Pak Aguan di pinggir Pantai Tangerang. Saya tegaskan, berita itu tidak benar," ujar Nusron dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (23/2), dikutip dari Antara.

SHGB di Luar Garis Pantai Tetap Dibatalkan
Sejak awal mencuatnya polemik pagar laut di masyarakat, Nusron Wahid secara konsisten menyatakan bahwa terdapat 280 sertifikat tanah yang menjadi perhatian pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 263 merupakan SHGB, sementara 17 lainnya adalah Sertipikat Hak Milik (SHM).

"Dari total 280 sertifikat, terdapat 58 yang berada di dalam garis pantai dan 222 sertipikat berada di luar garis pantai. Kebijakannya jelas, semua yang ada di luar garis pantai akan dibatalkan. Hingga saat ini, sudah 209 sertifikat yang resmi dibatalkan," jelas Nusron.

Proses Telaah Masih Berjalan
Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan bahwa masih ada 13 SHGB yang sedang dalam proses penelaahan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan sertifikat tersebut mencakup bidang tanah yang sebagian berada di dalam garis pantai dan sebagian lagi di luar garis pantai.

"Proses ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur. Jika dalam garis pantai terdapat SHGB yang sah, tentu tidak akan dibatalkan. Namun, jika ditemukan penyimpangan, maka akan tetap dicabut," tegasnya.

Komitmen Pemerintah dalam Penertiban Lahan
Nusron menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan lahan di kawasan Pagar Laut sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan masyarakat dan tata kelola lahan yang lebih baik.

"Kami akan terus mengawal penyelesaian masalah ini sesuai kebijakan yang berlaku, dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berada dalam koridor hukum dan keadilan," pungkasnya. (mul)

#ReformaAgraria #SHGBPagarLaut #ATRBPN #TataRuang #TanahNegara #PagarLautTangerang