JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta.

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Program ini juga mencakup subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan bantuan pangan.

Sri Mulyani menjelaskan penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang fokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Nilai anggaran perlinsos telah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan, dengan pagu anggaran pada 2023 sebesar Rp476 triliun dan naik menjadi Rp493,5 triliun pada 2024. Kenaikan ini telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR dalam Undang-Undang (UU).

"APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari risiko perlambatan ekonomi global dan situasi ekonomi domestik," ungkap Sri Mulyani. Meskipun bansos merupakan salah satu intervensi APBN untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan, Sri Mulyani juga menyebut bahwa intervensi dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan. Anggaran ini mencapai Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Sebelumnya, beredar foto-foto di media sosial yang menampilkan beras Bulog yang ditempeli stiker bergambar Prabowo-Gibran, merupakan bagian dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Stiker dengan gambar Prabowo-Gibran menutupi tulisan SPHP pada bagian depan karung beras tersebut, dan hal ini langsung menarik perhatian serta memicu berbagai komentar.

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengecam temuan beras Bulog yang berstiker Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut sangat memalukan dan menunjukkan kemiskinan etika. Cak Imin menyatakan pendapat ini setelah bertemu dengan relawan Bali Satu di Kabupaten Badung pada Jumat (26/1/2024).

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa beras Bulog tersebut tidak dibiayai oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Todung menyatakan hal ini sebagai bentuk penyimpangan karena bantuan sosial seharusnya tidak dikaitkan dengan kepentingan politik. "Bahwa ada pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2, Prabowo dan Gibran, ya itu satu penyimpangan karena bansos itu bukan milik satu paslon," ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024). (ant)