POLEMIK kasus mafia tanah kembali mencuat setelah beredarnya surat undangan dari DPR RI dengan nomor B/872/PW.01/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025. Surat yang diteken oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, itu mengundang dua pihak untuk membahas masalah pertanahan pada Kamis, 23 Januari 2025. Namun, kejanggalan muncul karena salah satu pihak yang diundang adalah organisasi bernama Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI), yang tidak dikenal di kalangan publik.

Sementara itu, organisasi yang selama ini aktif mengadvokasi korban mafia tanah adalah Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), dipimpin oleh Supardi Kendi Budiardjo. FKMTI memiliki rekam jejak panjang dalam mengadvokasi kasus pertanahan, termasuk menyampaikan solusi di hadapan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) pada 6 Oktober 2022.

Rekam Jejak FKMTI
Supardi Kendi Budiardjo, Ketua FKMTI, pernah dipenjara bersama istrinya pada 10 Januari 2023 setelah memperjuangkan hak atas tanah yang diduga dirampas oleh Agung Sedayu Group (ASG) milik Aguan. Meski dijatuhi hukuman dua tahun penjara, Supardi tetap konsisten membela hak-hak rakyat. FKMTI bahkan bekerja sama dengan berbagai instansi negara, termasuk Kemenkopolhukam, dalam upaya memberantas praktik mafia tanah.

FKMTI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan telah lama mengadvokasi masyarakat korban mafia tanah. Oleh karena itu, banyak pihak mempertanyakan keputusan DPR RI yang justru mengundang MKMTI, sebuah organisasi yang tidak memiliki rekam jejak atau data kredibel di ruang publik.

Dugaan Manuver Politik
Ahmad Khozinudin, Koordinator TA-MOR PTR, mencurigai bahwa MKMTI hanya menjadi alat legitimasi politik DPR RI, khususnya oleh Sufmi Dasco Ahmad, untuk menyelamatkan Aguan dan Anthony Salim dari kasus perampasan tanah rakyat di proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2).

“DPR RI ini aneh. FKMTI yang sudah lama berjuang dan tidak pernah mengajukan permohonan audiensi, malah tidak diundang. Sedangkan kami dari TA-MOR PTR yang sudah mengajukan audiensi terkait perampasan tanah rakyat Banten pada Desember 2024, juga tidak mendapat respons,” tegas Ahmad Khozinudin.

Tuntutan Transparansi
Untuk menghindari kecurigaan publik, Ahmad mendesak DPR RI agar mengundang FKMTI secara resmi dalam agenda tersebut. Hal ini dianggap penting untuk memastikan pembahasan masalah mafia tanah berjalan transparan dan bebas dari kepentingan politik.

“Jika FKMTI diundang, kami yakin masalah mafia tanah dapat terurai, dan negara bisa segera mendapatkan solusi,” tambahnya.

#MafiaTanah #FKMTI #KorbanMafiaTanah #PIK2 #TransparansiDPR #AdvokasiTanahRakyat #SaveRakyatBanten