TANGERANG – Isu pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 kembali memanas, memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat, pemerintah, dan politisi. Proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang tengah berlangsung, namun persoalan ini tidak berhenti pada pagar laut semata.

Polemik dan Dugaan Kongkalikong
Banyak pihak menyoroti dugaan keterlibatan taipan besar seperti Aguan dalam pengembangan proyek reklamasi ini. Kritik tajam dilontarkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menyelesaikan kasus ini.

"Sudah lebih dari tiga bulan sejak penyegelan, namun hingga kini tidak ada nama-nama yang diungkap. Lalu, apa kerja kementerian dan jajarannya?" ujar salah satu anggota DPR dalam audiensi dengan Menteri KKP.

Selain itu, dugaan penggunaan buzzer untuk meredam kritik publik juga menjadi sorotan. Para pengamat menilai bahwa upaya ini justru memperburuk citra proyek tersebut di mata masyarakat.

Diamnya PDI-P dan Pertanyaan Publik
Di tengah polemik ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum memberikan pernyataan resmi. Hal ini menimbulkan tanda tanya, mengingat sertifikat dan HGB laut yang menjadi dasar proyek ini diduga dikeluarkan pada masa pemerintahan Jokowi-Megawati.

"Mengapa Megawati membisu, sementara rakyat, khususnya nelayan, dirugikan oleh pengembang dan oknum?" tanya seorang aktivis.

Janji Nusron Wahid dan Tuntutan Rakyat
Nusron Wahid sebelumnya berjanji untuk mengkaji ulang PSN PIK 2. Namun, hingga kini masyarakat menanti langkah konkret. Rakyat khawatir, pembongkaran pagar laut hanya menjadi pengalihan isu, sementara masalah besar di daratan PIK 2 dibiarkan.

Mayjen T.B. Hasanuddin menyebut bahwa reklamasi laut ini telah direncanakan sejak 2017. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan kepentingan segelintir pihak.

"Ini Republik Indonesia yang merdeka dengan pengorbanan darah. Tidak boleh ada kongkalikong antara pengembang dan pejabat pengkhianat," tegas Hasanuddin.

100 Hari Pemerintahan Prabowo: Ujian Kepemimpinan
Pemerintahan Presiden Prabowo kini menghadapi ujian besar. Masyarakat menuntut tindakan tegas, termasuk penangkapan otak di balik proyek ini.

"Jika pagar laut sedang dalam proses pembongkaran, jangan lupakan bahwa masalah besar ada di daratan PSN PIK 2. Presiden Prabowo harus berani mencabut kebijakan presiden sebelumnya jika itu merugikan rakyat," ujar seorang tokoh masyarakat.

Seruan untuk Mengawal Keadilan
Isu ini telah memantik diskusi luas tentang keadilan, keberpihakan kepada rakyat, dan ketegasan pemerintah. Seperti yang dikatakan Desmond Tutu, "Jika Anda netral dalam situasi ketidakadilan, Anda telah memilih berada di pihak penindas."

Rakyat diminta untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan.

#TangkapAguan #BatalkanPSNPIK2 #PrabowoDengarRakyat #ForumTanahAir #AdiliJokowi #KeadilanUntukNelayan #IndonesiaTanpaKorupsi