JAKARTA - Setelah menerima pertemuan dengan para konglomerat dan taipan di istana, pertanyaan tajam pun mencuat: Kapan Presiden akan menerima wakil masyarakat yang sedang berjuang mencari keadilan, terutama terkait isu besar seperti PIK-2 dan pagar laut?

Pertemuan yang digelar kemarin dan siang ini mengundang sorotan publik karena sejumlah isu strategis diduga turut dibahas. Meskipun agenda resmi belum mengungkap rincian, kekhawatiran muncul akan ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh Presiden. Di antara para hadirin, terdapat tokoh-tokoh yang terkait dengan proyek-proyek kontroversial dan kebijakan ekonomi yang dinilai menguntungkan segelintir elit.

Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, menegaskan, "Jika alasan diterimanya para konglomerat adalah karena peran mereka penting dalam kehidupan ekonomi, maka peran rakyat yang menjadi korban kezaliman proyek seperti PIK-2 dan isu pagar laut juga tidak boleh diabaikan. Keadilan harus terpenuhi bagi seluruh lapisan masyarakat."

Dalam konteks ini, kekurangan ruang bagi wakil masyarakat dalam pertemuan di istana dianggap menciptakan jurang informasi antara elit ekonomi dan rakyat kecil. Banyak pihak menilai bahwa upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan informasi harus segera ditindaklanjuti dengan menerima aspirasi dari korban nyata kebijakan yang merugikan.

Publik mengharapkan agar Presiden tidak hanya fokus mendengarkan suara para pengusaha besar, melainkan juga memberikan ruang bagi wakil masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka. Hal ini dianggap krusial demi menciptakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isu-isu seperti PIK-2 dan pagar laut terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, dengan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi perampasan tanah dan praktik-praktik yang merugikan rakyat. Kritik pun semakin tajam ketika pertemuan elit di istana diwarnai oleh kesan bahwa pemerintah lebih berpihak pada kepentingan bisnis daripada keadilan sosial.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi kapan Presiden akan membuka pintu untuk wakil masyarakat yang telah lama terpinggirkan. Rakyat menunggu kejelasan agar suara mereka tidak lagi tenggelam dalam arus kebijakan yang seolah hanya mengakomodasi elit ekonomi.(Mul)

#PSNPik2 #PagarLaut #KeadilanUntukRakyat #Konglomerat #Taipan #MUI #TrendingNews #IsuSosial