JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Havana yang juga merangkap sebagai perwakilan untuk Haiti mengonfirmasi tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai terapis spa di Port-au-Prince, Haiti, dalam kondisi aman dan tempat kerja mereka berada di luar wilayah konflik.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa, Dubes Indonesia di Havana, Nana Yuliana, menyatakan geng kriminal bersenjata kini menguasai 80 persen wilayah ibu kota Port-au-Prince. Kondisi di Haiti semakin memanas sejak awal Februari 2024 setelah Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, gagal memenuhi janjinya untuk menggelar pemilu, dengan alasan situasi keamanan yang belum kondusif.

KBRI Havana meminta WNI untuk tetap waspada dan berada di rumah mengingat situasi politik dan keamanan di ibu kota Haiti yang tidak kondusif. Nana Yuliana juga menyarankan agar WNI menghindari daerah konflik dan menghubungi hotline KBRI jika menghadapi situasi yang membahayakan.

KBRI Havana berencana untuk melakukan evakuasi melalui jalur darat ke negara tetangga, Republik Dominika, melalui wilayah perbatasan antara Haiti dan Republik Dominika. Pihak KBRI juga akan mendorong WNI untuk meninggalkan Haiti dan mencari pekerjaan di negara-negara Karibia lain yang lebih aman.

KBRI Havana menginformasikan berdasarkan laporan media, situasi di Haiti sangat tegang dengan terjadi pembunuhan acak dan kekerasan terhadap masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota geng rival. Selain itu, terjadi juga penjarahan rumah dan toko warga, penculikan, dan pembakaran rumah dan kendaraan warga serta polisi.

Geng kriminal tersebut juga menyerang Bandara Port-au-Prince yang menyebabkan bandara, kantor pemerintah, sekolah, dan toko di ibu kota Haiti tutup. Di beberapa lingkungan, warga melakukan patroli sendiri dengan senjata, menutup jalan, dan membakar ban bekas untuk mencegah geng masuk.

Geng terkuat di Haiti, Barbecue, berencana untuk menahan kepala polisi nasional dan menteri-menteri dalam kabinet PM Ariel Henry serta menghalangi kembalinya Ariel ke Haiti. Pada 29 Februari, Ariel Henry pergi ke Kenya untuk membahas kerja sama keamanan dan pasukan yang akan dikirim untuk memulihkan keamanan di Haiti di bawah misi pasukan keamanan multinasional PBB.

Hingga saat ini, keberadaan Ariel Henry masih belum diketahui dan Haiti telah memberlakukan keadaan darurat selama 72 jam sejak Senin (4/3). (ant)