MAGELANG – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, pasca-penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, berbuntut panjang. Surat instruksi tersebut memerintahkan seluruh kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menunda partisipasi dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Hingga hari kedua pelaksanaan retreat, sebanyak 55 kader PDIP masih absen, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Namun, tidak semua kader PDIP mengikuti instruksi tersebut. Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa beberapa kader, seperti Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, tetap hadir sejak hari pertama retreat pada Jumat (21/02/25).

Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah Bertanggung Jawab kepada Rakyat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai absennya puluhan kepala daerah dari retreat. Menurutnya, retreat ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan daerah yang mereka pimpin, bukan sekadar agenda politik.

"Kepala daerah dipilih oleh rakyat, dan mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat. Partai hanyalah kendaraan yang membawa mereka ke pemilihan, tetapi ketika terpilih, tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat," tegas Tito.

Tito menekankan bahwa retreat adalah momen penting bagi kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mengelola daerahnya. "Kami ingin mereka saling mengenal, saling membantu, dan bekerja sama demi kepentingan rakyat," tambahnya.

Pramono Anung Jalin Komunikasi dengan Kemendagri
Di tengah situasi ini, muncul sinyal bahwa PDIP mulai melunak dengan mengirimkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk berdialog dengan Kementerian Dalam Negeri. Pramono tiba di Magelang pada Sabtu siang dan bertemu dengan sejumlah kepala daerah dari PDIP untuk membahas kemungkinan keterlibatan dalam retreat.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa Pramono bertugas untuk mengkomunikasikan sikap DPP PDIP kepada pemerintah pusat dan memastikan kader yang standby di Magelang dapat mengikuti retreat jika ada perubahan keputusan dari partai.

Foto yang diunggah oleh Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menunjukkan puluhan kader PDI-P mulai bersiap untuk bergabung dalam acara retreat. Pramono juga tampak berdiri di dekat Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Herry Heryawan, menandakan komunikasi yang semakin intensif antara PDIP dan pemerintah.

Alasan PDIP Menunda Partisipasi dalam Retreat
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menjelaskan bahwa keputusan PDIP menunda keterlibatan kader dalam retreat berkaitan dengan dugaan ketidakadilan hukum. Namun, ia tidak secara langsung mengaitkan hal ini dengan penahanan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Keadilan harus berlaku untuk semua warga negara, bukan hanya satu atau dua individu atau kelompok tertentu," ujar Masinton.

Dengan dinamika yang masih berkembang, publik menunggu apakah PDIP akan tetap pada keputusannya atau akhirnya mengizinkan seluruh kadernya untuk berpartisipasi dalam retreat yang masih berlangsung hingga 28 Februari 2025. (mul)

#PDIP #RetreatKepalaDaerah #TanggungJawabPemimpin #GubernurJakarta #Magelang #BeritaPolitik