JAKARTA - Jerman mengutuk dengan tegas kehadiran dan menolak keras pernyataan yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah Israel dalam sebuah konferensi yang membahas penjajahan di Gaza.

"Kami mengecam sekeras-kerasnya kehadiran dan pernyataan yang dibuat oleh unsur pemerintah Israel dalam konferensi mengenai penjajahan Gaza dan menolak pernyataan-pernyataan tersebut sekuat mungkin," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Sebastian Fischer, dalam sebuah pernyataan di Kedubes Jerman di Jakarta pada hari Senin.

Sebelumnya, sekitar dua belas menteri Israel menghadiri konferensi sayap kanan di Yerusalem pada Minggu (28/1/2024), di mana peserta menyuarakan langkah-langkah untuk mendorong emigrasi warga Palestina dari Gaza serta merencanakan pembangunan dan pembentukan pemukiman Yahudi baru di wilayah tersebut.

Fischer menyatakan  ide-ide seperti pengusiran penduduk Palestina dari Gaza dan penjajahan ulang oleh Israel adalah tidak dapat diterima sepenuhnya. Ia menegaskan  dalam konteks konflik yang sedang berlangsung, tindakan semacam itu tidak hanya memperburuk situasi tetapi juga secara jelas melanggar hukum internasional.

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, telah secara berulang kali menegaskan  warga Palestina tidak boleh diusir dari Gaza, dan Fischer menegaskan  tidak boleh ada pendudukan atau penjajahan kembali di Gaza atau pengurangan wilayahnya. Ini dianggap sebagai pandangan yang sangat didukung oleh komunitas internasional.

Fischer menekankan  Gaza adalah milik warga Palestina dan mereka harus memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Hal ini dianggap sebagai prasyarat dasar untuk mencapai perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di kawasan, menuju solusi dua negara.

Juru bicara itu juga menegaskan  siapa pun yang berpikir  keamanan bagi Israel dapat dicapai dengan mengusir warga Palestina dari Gaza telah memilih jalan yang salah. Fischer menyatakan  solusi berkelanjutan terhadap konflik hanya dapat dicapai melalui keterlibatan warga Palestina, sesuai dengan prinsip solusi dua negara, yang pada akhirnya sejalan dengan kepentingan Israel sendiri. (ant)