JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 tengah menjadi sorotan publik. Salah satu tokoh yang tak bisa dilepaskan dari pembentukan super holding BUMN ini adalah Burhanuddin Abdullah, ekonom sekaligus politisi Partai Gerindra.

Burhanuddin Abdullah dan Peran di BPI Danantara
Burhanuddin, yang menjabat sebagai Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, disebut sebagai penggagas awal transformasi kelembagaan BUMN. Pada 25 September 2024, saat berbicara di UOB Indonesia Economic Outlook 2025, ia menegaskan perlunya reformasi kelembagaan, bisnis, budaya, dan manajemen BUMN untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

"BUMN kita ini kalau dikumpulkan memiliki valuasi sekitar US$1 triliun atau 60% dari PDB Indonesia. Namun, kontribusinya masih perlu ditingkatkan," ujar Burhanuddin.

Gagasan tersebut kemudian termanifestasi dalam pembentukan BPI Danantara, sebuah badan yang secara hukum disahkan dalam revisi UU BUMN yang disetujui DPR pada 4 Februari 2025. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa badan ini akan bertugas mengkonsolidasikan BUMN dan mengoptimalkan pengelolaan dividen serta investasi negara.

Jejak Sejarah: Gagasan Lama yang Terwujud
Konsep super holding BUMN sebenarnya bukan hal baru. Gagasan serupa pernah disampaikan oleh Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo Subianto, ketika menjabat sebagai menteri di era Orde Baru. Namun, ide tersebut ditolak oleh Presiden Soeharto kala itu. Kini, lebih dari tiga dekade kemudian, gagasan tersebut akhirnya terealisasi melalui BPI Danantara.

Nama badan ini semakin mencuat setelah Prabowo melantik Muliaman D. Hadad sebagai Kepala BPI Danantara pada 22 Oktober 2024, hanya dua hari setelah dirinya resmi menjabat sebagai Presiden RI.

Burhanuddin Abdullah: Dari Bank Indonesia ke PLN
Burhanuddin memiliki rekam jejak panjang di dunia ekonomi dan perbankan. Ia merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 dan pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur serta berbagai posisi strategis lainnya di BI. Ia juga memiliki pengalaman di Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai Assistant Executive Director pada 1990-1993.

Setelah meninggalkan Bank Indonesia, Burhanuddin menjabat sebagai Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) pada 2011. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir, menggantikan Agus Martowardojo.

Namun, rekam jejak Burhanuddin tak lepas dari catatan kontroversial. Pada 2008, ia dijatuhi vonis lima tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar. Dana tersebut digunakan untuk bantuan hukum mantan pejabat Bank Indonesia dan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

BPI Danantara: Harapan Baru atau Ancaman Monopoli?
Peluncuran BPI Danantara dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan potensi dominasi dan sentralisasi kekuatan ekonomi yang dapat berisiko terhadap persaingan usaha.

Dengan latar belakang tokoh-tokoh yang terlibat serta sejarah panjang transformasi BUMN di Indonesia, keberhasilan BPI Danantara akan sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitasnya dalam mengelola aset negara. (mul)

#BPIDanantara #TransformasiBUMN #EkonomiPrabowo #InvestasiNasional #SuperholdingBUMN