Metropolitan

Bantuan Operasional Tempat Ibadah di DKI Terus Berlanjut

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
14 September 2024 09:00
Bantuan Operasional Tempat Ibadah di DKI Terus Berlanjut
Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Masjid Al Bariyyah, Jakarta Timur, Senin (6/5/2024).

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang dimulai sejak 2019 terus berjalan hingga saat ini, mencakup semua agama, baik untuk tempat ibadah maupun para petugas yang mengelolanya.

"Bantuan operasional ini berupa insentif dan alokasi anggaran operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah ibadah," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, di Jakarta, Sabtu. Selain bantuan operasional, pengurus tempat ibadah juga menerima insentif, seperti untuk marbot, imam masjid, guru ngaji, pengurus gereja, pendeta, koster, hingga guru Sekolah Minggu.

"Penerima BOTI pada 2023 mencakup 3.300 masjid dan 3.000 mushala. Pada 2024, jumlah ini meningkat menjadi 3.350 masjid dan 3.350 mushala," katanya. Sedangkan penerima BOTI untuk gereja tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.379 gereja. Suharini menjelaskan, peningkatan jumlah penerima BOTI pada 2024 dilakukan setelah kajian dan penyesuaian kebutuhan penerima.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Babut Thayib, H. Rasidin, menyampaikan bahwa penyaluran BOTI sangat membantu operasional masjid di wilayah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia berharap program tersebut terus berlanjut. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta, KH Makmun Al Ayubi, menambahkan bahwa selain BOTI, pengurus masjid juga terlibat dalam berbagai program lain, seperti pelatihan imam dan muadzin.

"Program pelatihan imam dan muadzin bersanad, serta pelatihan petugas pemulasaraan jenazah, sangat membantu meningkatkan profesionalisme pengurus masjid," jelas Makmun. Makmun berharap, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan DMI, baik di tingkat provinsi maupun nasional, dapat terus berjalan. Melalui program ini, pimpinan DMI di 44 kecamatan dan 267 kelurahan bisa aktif berperan serta dalam kegiatan yang mencerdaskan umat dan bangsa. (ant)
 


Berita Lainnya