PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO tengah menghadapi ujian berat. Jika tidak segera membersihkan aparatur negara dari loyalis Jokowi di Polri, TNI, dan kabinet, maka roda pemerintahan bisa mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Oligarki yang semakin kuat dalam satu dekade terakhir telah mencengkeram berbagai sektor strategis di negeri ini. Pertanyaannya, akankah Prabowo mampu melawan?

Pada 8 Februari 2025, serangkaian peristiwa mengejutkan terjadi. Isa Martamarwata, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, ditangkap atas dugaan korupsi dalam kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun. Fakta bahwa seorang pejabat tinggi di Kemenkeu justru terlibat dalam skandal besar menunjukkan betapa rusaknya sistem di dalam birokrasi pemerintahan.

Belum selesai dengan itu, malam harinya, terjadi kebakaran misterius di kantor Kementerian ATR/BPN. Publik pun curiga bahwa peristiwa ini berkaitan dengan pencabutan puluhan sertifikat hak guna dan hak milik di atas Laut Pantura Tangerang. Negara tidak boleh tunduk pada mafia tanah dan kelompok oligarki yang mencoba membungkam kebenaran dengan cara kotor.

Oligarki Berani Menantang Negara?
Kehadiran 1000 Satuan Komandan di Istana Bogor menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memahami betul ancaman ini. Namun, apakah cukup dengan hanya mengumpulkan aparat? Publik menanti aksi nyata dalam membersihkan para pengkhianat yang masih bercokol di birokrasi.

Dalam kasus PIK-2, pengusaha seperti Aguan dan jaringan oligarki lainnya terus berusaha menggiring opini publik dengan narasi menyesatkan. Mereka menggunakan kuasa hukum dan buzzer untuk membelokkan fakta bahwa proyek ini didasarkan pada klaim kepemilikan lahan akibat abrasi. Padahal, publik tahu bahwa proyek ini justru sarat dengan perampasan tanah rakyat.

Presiden Harus Bergerak Cepat
Prabowo berulang kali menegaskan bahwa negara harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada kelompok elite yang memperkaya diri sendiri. Bahkan, dalam pidato terbarunya, Prabowo menegaskan, "Silakan bersih-bersih sendiri, atau akan saya bersihkan." Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa perang melawan oligarki telah dimulai.

Namun, rakyat tidak boleh tinggal diam. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan oligarki tidak bisa diremehkan. Jika dibiarkan, mereka akan semakin arogan dan menjadikan negara ini sebagai alat untuk melayani kepentingan bisnis mereka.

Kasus PIK-2 bisa menjadi barometer sejauh mana pemerintahan Prabowo serius dalam menghadapi oligarki. Jika pemerintah gagal menangani kasus ini, maka publik akan kehilangan harapan bahwa ada perubahan nyata di era kepemimpinan baru.

Saatnya Rakyat Melawan!
Rakyat harus lebih cerdas, lebih jeli, dan lebih berani dalam menghadapi ancaman oligarki. Jangan sampai kita menjadi korban permainan politik dan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Jika negara ingin menang, maka Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas dalam menangani kasus PIK-2, membersihkan birokrasi dari pejabat pengkhianat, serta memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa kompromi.

Waktunya rakyat bersatu. Jika oligarki semakin buas, maka rakyat harus lebih kuat. Jangan pernah berhenti berjuang, karena negara ini milik kita semua!

#MelawanOligarki #PrabowoVsOligarki #BersihkanNegara #HukumHarusTegak #PIK2 #AdiliJokowi #TangkapAguan #BantenMelawan #PIK2AncamanNKRI #RatakanPIK2 #ForumTanahAir #FTAForBrighterIndonesia #FAKSI #KembaliKeUUD1945Asli. (Penulis adalah aktivis perempuan, SekJen FTA)