Nasional

Undang Jokowi dan Prabowo, PKB akan Tentukan Gabung Pemerintah atau Tidak di Muktamar

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
10 Agustus 2024 13:00
Undang Jokowi dan Prabowo, PKB akan Tentukan Gabung Pemerintah atau Tidak di Muktamar
Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

JAKARTA - Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza, mengungkapkan  acara muktamar partainya akan mengundang Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Presiden Jokowi akan kami undang, begitu juga Prabowo, baik sebagai Ketua Umum Gerindra maupun sebagai Presiden terpilih," ujar Faisol di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat. Selain Jokowi dan Prabowo, Faisol juga menyampaikan bahwa Muktamar PKB 2024 akan mengundang para ketua umum partai politik lainnya.

"Para kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia juga akan hadir di Bali nanti. Detailnya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media dalam beberapa hari ke depan," tambahnya. Faisol menjelaskan  Muktamar PKB akan diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, dengan sekitar 2.300 peserta diperkirakan hadir dalam acara tersebut.

Agenda utama Muktamar 2024 mencakup laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat selama lima tahun terakhir, serta persidangan terkait program dan garis besar perjuangan PKB untuk lima tahun mendatang. Selain itu, Muktamar Bali 2024 akan memutuskan apakah PKB akan bergabung dengan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Semua cabang dan DPW telah meminta Muhaimin Iskandar untuk kembali memimpin PKB di pemerintahan yang akan datang, serta dalam kepengurusan DPP berikutnya," jelas Faisol mengenai salah satu agenda lain dari Muktamar PKB 2024 di Bali. Ia juga menekankan bahwa muktamar adalah forum tertinggi di PKB untuk mengambil keputusan penting, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia, beserta badan otonom partai. (ant)
 
 


Berita Lainnya