JAKARTA — Isu darurat militer kembali mencuat di tengah maraknya unjuk rasa yang disertai kericuhan di sejumlah daerah. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa TNI tidak dalam posisi untuk mengambil alih kendali pemerintahan.

“Kalau ada anggapan seperti itu, jelas keliru. Sangat jauh dari apa yang kami lakukan. TNI taat pada konstitusi. Bantuan yang kami berikan kepada institusi lain selalu berdasarkan regulasi dan permintaan resmi,” ujar Tandyo usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Rapat yang berlangsung tertutup itu dipimpin Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan membahas rancangan anggaran Pertahanan tahun 2026. Selain Tandyo, hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Donny Ermawan, Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI AU Marsekal Tonny Harjono.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup di Istana Negara dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, dan perwakilan buruh sejak pukul 17.00 WIB. Dua hari sebelumnya, Sabtu (30/8), Presiden juga memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Seusai pertemuan dengan Presiden, Kapolri menuturkan bahwa Kepala Negara meminta TNI dan Polri mengambil langkah tegas terhadap tindakan anarkistis sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Tandyo kembali menegaskan bahwa instruksi Presiden bersifat jelas dan tidak dimaksudkan sebagai jalan menuju darurat militer. “Tidak ada rencana TNI mengambil alih. Kehadiran kami semata karena ada permintaan bantuan, untuk bersama Polri menjaga keamanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam penanganan kerusuhan, Polri selalu menjadi garda terdepan. “Polri dulu yang di depan. Baru bila situasi berkembang, TNI ikut bersama Polri. Tidak ada keinginan kami mengambil alih,” kata Tandyo menutup keterangannya. (sa)