JAKARTA - Sejumlah anggota Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Jawa Barat mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada Jumat untuk menyampaikan keluhan terkait peran Dewan Syura yang semakin berkurang di PKB.

Ketua LTN PBNU, Ishaq Zubaedi Raqib, menyatakan kedatangan para anggota Dewan Syura PKB ini bukan berdasarkan undangan, melainkan inisiatif mereka sendiri untuk memberikan informasi dan kesaksian guna memperkaya laporan tim PBNU mengenai permasalahan antara PBNU dan PKB. "Mereka datang untuk membantu tim kami agar laporan yang akan disampaikan kepada PBNU lebih komprehensif dan lengkap," ujar Ishaq setelah menerima kunjungan tersebut.

Anggota Dewan Syura yang hadir antara lain Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat, Hafid Sutansah; Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Cirebon, Luthfi Andalusie; serta Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Karawang. Luthfi Andalusie mengungkapkan kekhawatirannya bahwa peran Dewan Syura di PKB semakin tidak jelas dan hanya dianggap sebagai tempat pembuangan. "Sekarang ini, Dewan Syura hanya ada namanya, tetapi tidak memiliki fungsi yang nyata," kata Luthfi.

Ia juga menambahkan anggota Dewan Syura PKB di daerah lain merasakan hal yang sama, meskipun dulu Dewan Syura memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan partai. "Ada ketidaknyamanan antara pengurus DPC PKB, baik dari jajaran Syura maupun pengurus lainnya, seolah-olah ada jarak yang memisahkan," tambahnya. Hafid Sutansah mengaku merasa terdorong untuk menyampaikan keluhan ini kepada PBNU, yang ia anggap sebagai "orang tua" dari PKB. Menurutnya, PBNU adalah organisasi yang melahirkan PKB, dan karena itu, PKB harus menghormati segala keputusan dan arahan dari PBNU.

"Saya sepakat dengan langkah yang diambil oleh mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy. Tujuan kami ke PBNU adalah karena kami peduli dengan PKB sebagai anggota," ujar Hafid. Sebelumnya, PBNU telah membentuk tim lima atau pansus yang bertujuan untuk mengembalikan PKB ke jalur ideologi awalnya. Hal ini dilakukan karena elit PBNU melihat bahwa PKB sudah tidak lagi sejalan dengan ideologi Nahdlatul Ulama (NU) dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar beserta kelompoknya.

Pansus ini akan bekerja secara efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (ant)