JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung angkat suara terkait viralnya video pagar laut sepanjang 30 kilometer yang membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di kawasan dekat Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten. Melalui siaran di akun YouTube pribadinya pada Kamis (09/01/25), ia mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

Rocky menyatakan bahwa belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai keberadaan pagar tersebut meskipun masalah ini telah memicu perhatian luas publik.

“Berita soal pagar laut sepanjang 30 km ini membingungkan. Dari PIK hingga Tangerang, pagar itu muncul tanpa kejelasan siapa yang memasangnya. Mustahil pagar sepanjang itu didirikan tanpa sepengetahuan pemerintah,” ujar Rocky seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (10/01/25).

Rocky menyoroti pentingnya transparansi dari pihak pemerintah untuk mencegah munculnya kecurigaan masyarakat. Ia menilai bahwa pagar laut ini mencerminkan upaya pemisahan yang tidak sehat dalam tata kelola ruang laut, terlebih jika terkait kepentingan tertentu yang tidak diungkapkan secara terbuka.

“Jika pemerintah tidak segera menjelaskan, masyarakat bisa curiga ada kongkalikong. Pagar adalah simbol batas, dan ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama jika dipasang tanpa izin atau pengetahuan publik,” tambahnya.

Pagar Laut Dibangun di Era Jokowi?
Rocky juga menduga bahwa pemasangan pagar tersebut terjadi ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden. Ia mengingatkan bahwa Jokowi pernah mengatakan pentingnya memanfaatkan laut dengan bijak, bukan membatasinya dengan pagar.

“Kondisi ini jelas muncul di era Presiden Jokowi, bukan Pak Prabowo. Jokowi dulu bilang jangan membelakangi laut, tetapi sekarang laut malah dipagari,” sindir Rocky.

Menteri KKP Akan Bongkar Pagar Jika Tidak Berizin
Setelah viral, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memerintahkan pengecekan langsung ke lokasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Jika terbukti pagar tersebut tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), pagar akan dibongkar.

“Kalau tidak ada izin, pasti akan kami cabut. Semua bangunan yang melanggar aturan di kawasan itu harus dihentikan,” tegas Sakti, dikutip dari Antara, Kamis (09/01/25). (mul)

#ViralPagarLaut #RockyGerung #PagarMisteriusTangerang #KKPRL #PantaiIndahKapuk2 #PSNPIK2 #KelautanIndonesia #PrabowoJokowi #PolemikPagarLaut