Otomotif

Rencana Larangan Kendaraan BBM, Rakyat Disuruh Beli Mobil Listrik tapi Kemahalan

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
12 Oktober 2024 10:00
Rencana Larangan Kendaraan BBM, Rakyat Disuruh Beli Mobil Listrik tapi Kemahalan
Ilustrasi mobil listrik

JAKARTA - Perusahaan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai, bersama dengan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, membahas strategi untuk menarik minat kelas menengah Indonesia dalam menggunakan mobil listrik. Harga mobil listrik Hyundai di Indonesia, seperti Ioniq 5, dimulai dari Rp700 jutaan, yang dianggap mahal bagi kelas menengah dengan pendapatan rata-rata Rp2 juta hingga Rp9 juta per bulan.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi, menyatakan pemerintah memiliki target jangka panjang untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). "Jika melihat peta jalan, kendaraan berbahan bakar fosil akan dibatasi," kata Nizhar di Jakarta Pusat, Kamis (10/10). Pemerintah berencana menghentikan penjualan motor BBM pada 2040 dan mobil BBM pada 2050 sebagai bagian dari upaya mencapai target Net Zero Emission 2060.

Nizhar juga menambahkan pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur penunjang untuk kendaraan listrik, termasuk bengkel dan pelatihan teknisi. Selain itu, mereka mempertimbangkan kemungkinan konversi subsidi dalam bentuk lain, seperti subsidi penuh untuk pembelian kendaraan listrik baru, mengingat program subsidi untuk konversi motor BBM ke motor listrik belum memenuhi target.

Di sisi lain, Kepala Departemen Bisnis Hyundai Motor Asia Pasifik, Hendry Pratama, mengungkapkan Hyundai sedang mengembangkan program rental untuk konsumen yang belum mampu membeli mobil listrik. Dengan mencoba menyewa mobil listrik, konsumen bisa merasakan pengalaman dan fitur mobil tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli mereka. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebiasaan bagi pengguna di Indonesia," kata Hendry.

Hyundai juga berencana menghadirkan produk yang lebih terjangkau untuk kelas menengah. Namun, Hendry menekankan sebelum produk diluncurkan, harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. "Kami memiliki daftar minimum yang harus dipenuhi sebelum masuk ke pasar," jelas Hendry.

Pernyataan Nizhar dan Hendry ini disampaikan dalam diskusi bertajuk Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia bekerja sama dengan Korea Foundation. (dan)


Berita Lainnya