JAKARTA - Kasus pemasangan pagar laut di kawasan Pantai Utara Banten semakin menuai sorotan publik. Dengan panjang mencapai 33 kilometer, proyek ini telah berlangsung lebih dari setahun. Pagar tersebut menutup akses nelayan, memperpanjang waktu melaut, meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan mengurangi hasil tangkapan ikan. Masalah ini menjadi simbol nyata perampasan ruang publik untuk kepentingan korporasi besar.

Mengapa Kasus Pagar Laut Tidak Sulit Diungkap?
Pengungkapan kasus pagar laut jauh lebih sederhana dibandingkan membongkar jaringan terorisme yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Data dan pelaku proyek sudah terang benderang. Berdasarkan investigasi yang telah saya lakukan, proyek ini dijalankan oleh Memet, warga Desa Lemo, Teluknaga, atas perintah Gojali alias Engcun, yang bekerja untuk Ali Hanafiah Lijaya—orang kepercayaan pengusaha besar Aguan.

Tujuan proyek ini jelas: mereklamasi wilayah laut untuk mendukung bisnis properti raksasa di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) milik Aguan dan Anthoni Salim. Namun, yang menjadi persoalan krusial adalah lambannya respons dari aparat penegak hukum. Bahkan, sejumlah oknum polisi diduga kuat terlibat menjadi beking proyek ilegal tersebut.

Keterlibatan Oknum dan Perlunya Tindakan Tegas
Nama Ali Hanafiah Lijaya dikenal dekat dengan beberapa pejabat tinggi Polri dan TNI. Foto-foto eksklusif yang menghubungkannya dengan petinggi tersebut mempertegas dugaan adanya kolusi. Selama Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat sebagai Kapolri, akan sulit bagi institusi ini untuk mengungkap jaringan mafia di balik proyek PIK-2.

Langkah pertama yang harus diambil Presiden Prabowo Subianto adalah mencopot Kapolri saat ini. Pergantian pemimpin di tubuh Polri dapat membuka jalan untuk penyelidikan yang lebih berani dan transparan. Dengan pemimpin yang baru dan bebas dari kepentingan terkait, kasus pagar laut ini bisa dituntaskan.

Komjen Pol Ahmad Dofiri Sebagai Alternatif Kapolri
Sebagai solusi, saya merekomendasikan Komjen Pol Ahmad Dofiri, yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri, untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sosok Ahmad Dofiri diyakini lebih steril dari jaringan mafia yang terlibat dan mampu membawa perubahan signifikan dalam institusi kepolisian.

Prabowo Harus Bertindak untuk Menjaga Kedaulatan Negara
Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil langkah konkret demi memastikan bahwa kedaulatan negara tetap terjaga. Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan lahan privat untuk kepentingan oligarki. Tindakan tegas akan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah berpihak pada rakyat dan tidak tunduk pada kepentingan bisnis semata. (mul)

#PrabowoSubianto #CopotKapolri #KorupsiPIK2 #LawanOligarki #PagarLautBanten #NelayanTertindas #PolisiBersih #SelamatkanLautIndonesia #MafiaTanah #KeadilanUntukRakyat