JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar para pengecer diperbolehkan kembali menjual gas LPG 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi sub-pangkalan resmi untuk menertibkan distribusi dan harga gas bersubsidi ini.

"DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun, setelah berkomunikasi dengan Presiden, beliau menginstruksikan kepada ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer agar berjualan seperti biasa, sambil proses menjadi sub-pangkalan berjalan," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (04/02/25).

Dasco menambahkan bahwa aturan-aturan baru nantinya akan menertibkan harga elpiji bersubsidi agar tidak melonjak di pasaran. Para pengecer akan diberikan ketentuan harga jual yang jelas untuk memastikan LPG 3 kg tetap terjangkau bagi masyarakat. "Sambil proses ini berjalan secara parsial, para pengecer diminta untuk tetap beroperasi, dan ESDM akan menyelaraskan regulasi yang ada," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah sempat melarang pengecer untuk menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas "melon" karena harus antre di pangkalan resmi. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, hingga akhirnya DPR RI membahas polemik ini dalam rapat kerja bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

DPR Minta Pemerintah Cabut Kebijakan Larangan

Anggota Komisi XII DPR RI, Zulfikar Hamonangan, dengan tegas meminta pemerintah mencabut kebijakan pelarangan pengecer untuk menjual elpiji 3 kg. Zulfikar menilai kebijakan tersebut telah menyebabkan kegaduhan di masyarakat karena membuat LPG bersubsidi menjadi langka.

“Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan kelangkaan gas 3 kilogram. Saya memohon dalam rapat ini agar kebijakan tersebut segera dicabut dan disampaikan kepada Pertamina untuk menunda pelarangan tersebut,” ujar Zulfikar.

Politikus Partai Demokrat ini juga meminta pemerintah menunda implementasi kebijakan tersebut hingga ada aturan baru yang lebih jelas. Di hadapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Zulfikar mendesak agar pengecer diperbolehkan kembali mendistribusikan LPG 3 kg demi menjaga stabilitas di masyarakat.

“Sekarang ini hentikan dulu, Pak Menteri. Karena ini membuat gaduh di lapangan. Biarkan pengecer tetap memasok kebutuhan masyarakat karena situasinya cukup rawan,” tambahnya.

Dengan adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo, diharapkan distribusi LPG 3 kg kembali normal dan harga tetap stabil di tingkat pengecer. (mul)

#GasMelon #LPG3Kg #KebijakanPemerintah #PrabowoSubianto #DistribusiGas #SubsidiLPG #HargaGasMurah #PengecerGas #KrisisEnergi #BeritaNasional