JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menyatakan pihaknya bersama kepolisian, meningkatkan pengamanan di sekitar Gedung MK, Jakarta Pusat.

"Pengamanan di dalam dan di luar Gedung MK berada di bawah otoritas kepolisian, sehingga kita tidak memiliki data pasti tentang jumlah personelnya. Namun, di depan, di belakang, dan di sekitar Gedung MK, terdapat ratusan personel kepolisian," ungkap Fajar ketika ditemui di Gedung MK pada Senin. Fajar menjelaskan peningkatan pengamanan tersebut didasarkan pada pertimbangan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden akan menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, langkah preventif diambil untuk mencegah kemungkinan gangguan keamanan.

"Pertimbangan ini karena sidang PHPU memiliki dampak yang besar, sehingga banyak yang akan menyaksikannya secara langsung. Tindakan ini merupakan upaya untuk mencegah gangguan keamanan yang tidak diinginkan," tambahnya. Pada Jumat (22/3/2024), Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, terlihat mengunjungi MK. Fajar menyatakan pertemuan tersebut merupakan pembicaraan awal terkait pengamanan di ruang sidang.

"Diskusi tersebut berkaitan dengan pengamanan ruang sidang, termasuk alur pengamanan. Semua diatur dengan baik," jelasnya. Berdasarkan pantauan pada Senin pagi, pagar beton dengan kawat berduri telah dipasang di bagian depan Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat. Di antara Gedung MK dan Gedung Kementerian Perhubungan, satu unit mobil water cannon telah disiapkan oleh polisi. Di sepanjang trotoar, terparkir 10 motor trail Korps Brimob. Satu mobil taktis dengan dua personel polisi juga diposisikan di pos sekuriti pintu utama.

Di pintu belakang Gedung MK, yakni di Jalan Abdul Muis, satu unit mobil Gegana, satu unit mobil taktis, dan beberapa personel berjaga di pos sekuriti pintu belakang. Dalam jadwal kegiatan, pada Senin, tahapan yang dilakukan adalah pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan penerbitan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK).

Selanjutnya, pada Kamis (28/3/2024), akan dilaksanakan tahapan penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemeriksaan persidangan. (ant)