Nasional
Polemik Pagar Bambu di Pantai Utara Tangerang Swadaya Masyarakat atau Pelanggaran Hukum?
TANGERANG - Tangerang kembali menjadi sorotan setelah terungkap adanya pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di Pantai Utara (Pantura) yang kini memicu perdebatan. Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang mengklaim pagar laut tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat sebagai bentuk mitigasi bencana alam. Namun, pemerintah memandang hal ini sebagai pelanggaran karena diduga tidak memiliki izin resmi.
Pagar Bambu Sebagai Tanggul Penahan Abrasi
Sandi Martapraja, Koordinator JRP, menjelaskan bahwa pagar laut yang memanjang dari Desa Muncung hingga Pakuhaji adalah tanggul yang berfungsi mencegah abrasi dan mitigasi tsunami. "Pagar bambu ini dibangun atas inisiatif masyarakat untuk menjaga wilayah pesisir dari pengikisan tanah dan melindungi dari ombak besar," katanya pada Sabtu (11/01/25).
Ia juga menambahkan, keberadaan tanggul tersebut membantu menciptakan peluang ekonomi baru. "Tambak ikan dan budidaya kerang hijau di sekitar pagar dapat meningkatkan pendapatan nelayan," ujarnya.
Investigasi Pemerintah: Dugaan Pelanggaran Tata Ruang Laut
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertindak tegas dengan menyegel pagar laut yang dianggap melanggar aturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Langkah ini diambil setelah menerima keluhan dari nelayan terkait dampak pagar terhadap aktivitas mereka.
Pung Nugroho, pejabat KKP, menyatakan bahwa tindakan tersebut sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, Eli Susiyanti, mengonfirmasi bahwa pagar bambu menjangkau 16 desa di enam kecamatan, dengan struktur setinggi 6 meter yang dilengkapi anyaman bambu dan pemberat pasir.
Harapan Penyelesaian Cepat
Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut menanggapi perkembangan kasus ini. Ia berharap investigasi segera mengungkap fakta di balik pembangunan pagar. "Kami mendukung langkah KKP bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jelas dan adil," katanya di Semarang. (mul)
#PolemikPantura #PagarBambuTangerang #AbrasiPantai #MitigasiBencana #KelautanIndonesia #PrabowoGibran