JAKARTA -  (14 Januari 2026)- Berkaitan dengan curah hujan tinggi di pulau Jawa sebagaimana dalam prakiraan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) yang berpotensi menimbulkan banjir dan tanah longsor, diingatkan agar Pemerintah Daerah menyiapkan jalur evakuasi untuk mengantisipasi bencana.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui Ketua Badan Kebencanaan dan Perubahan Iklim (BKPI) PII 
Prof. Ir. I Wayan Sengara, MSCE., MSEM., Ph.D. menyatakan, upaya penyelamatan dan keselamatan publik merupakan prioritas utama dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

"Salah satu komponen dalam PRB ini adalah penyelamatan publik saat darurat, berupa penyediaan jalur evakuasi dan fasilitas evakuasinya, misalnya utk kejadian banjir, longsor, gempa, ataupun tsunami," kata Prof. Wayan Sengara  di Jakarta, Rabu (14/01).

Sepanjang musim penghujan akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, BMKG telah memberikan informasi ancaman potensi hujan lebat, siklon, siklon, dan gelombang tinggi.  

Menurut Prof. Wayan Sengara, yang juga Guru Besar di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB ini, pengurangan risiko bencana (PRB) dan rencana manajemen berbagai jenis bencana di Indonesia perlu didasarkan pada suatu pemetaan bahaya (hazards) dan tingkat risiko bencananya.

"Pemetaan ini diharapkan tersedia dari instansi terkait, termasuk Pemerintah Daerah dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Untuk PRB dan penanganan rencana manajemen ke depannya, salah satu bentuk penyelamatan publiknya adalah penyiapan ruang-ruang terbuka dan fasilitas jalur evakuasi dan fasilitas bangunan evakuasinya. Untuk kawasan yg memiliki risiko bencana yang tinggi, fasilitas ini hendaknya tersedia dan disosialisasikan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak," kata Prof. Wayan Sengara.

Ketua BKPI PII Prof. Wayan Sengara memberi solusi, fasilitas evakuasi ini bisa saja memfasilitasi berbagai jenis potensi bencana yang ada. Fasilitas perlindungan untuk evakuasi dalam bentuk jalur evakuasi dan bangunan (post disaster buildings) ini  hendaknya menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti halnya pembangunan jenis infrastruktur lainnya.

Prof. Wayan menambahkan, pada keadaan di mana jalur dan bangunan evakuasi tidak atau belum tersedia, mungkin Pemerintah  belum bisa menyiapkannya, maka masyarakat diharapkan dapat bersiap siaga terhadap potensi bencana yang telah diperkirakan dan diberi peringatan oleh BMKG da  Pemerintah. "Masyarakat diharapkan dapat mengidentifikasi jalur dan tempat evakuasi yang berbasis komunitas setempat," ujar Prof. Wayan Sengara menambahkan.

Sementara itu ahli kebencanaan dan  kegunungapian yang juga Anggota BKPI-PII Dr. Surono, DEA menambahkan curah hujan di atas normal yang dalam prediksi BMKG menyelimuti seluruh pulau Jawa, memang merupakan bentuk perubahan iklim. 

"Perubahan iklim ini yang harus diantisipasi, kalau tidak dampaknya bisa ke mana-mana. Hanya dua pilihannya: mitigasi dan adaptasi," kata Dr. Surono yang akrab disapa Mbah Rono ini.

Untuk Mitigasi, pertama. pemerintah dan masyarakat perlu terus menyermati prakiraan cuaca dari BMKG, untuk bisa mengambil langkah antisipasi.

Kedua, Pemerintah Daerah perlu menyediakan peta kerawanan bencana dan peta geologi. Di situ bisa didapatkan mana-mana wilayah yang rawan longsor  sehingga bisa diantisipasi. "Longsor itu terjadi karena dua hal, gempa atau hujan lebat. Ketika curah hujan di atas normal, maka wilayah yang dipetakan sebagai rawan longsor harus diwaspadai, dan disampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati," kata Mbah Romo yang baru terpilih menjadi Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ini.

Pentingnya Pemda memiliki peta rawan bencana dan peta geologi agar bisa diantisipasi wilayah-wilayah yang rawan bencana  hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Termasuk penyiapan jalur-jalur evakuasi bisa lebih spesifik dan akurat.

Narahubung:
1. Dr. Ir. Teguh Haryono, MBA, IPU, ACPE, ASEAN Eng,. APEC Eng.  Sekjen PII 0857-8224-5142
2. Ir. Santhi H. Serad, M.Sc., IPU., ASEAN Eng. Direktur Eksekutif PII 0818-130-139