JAKARTA – Persaingan politik dalam tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) kembali mencuat. Politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI periode 2024–2029, bersitegang dengan Agung Laksono terkait dualisme kepemimpinan organisasi kemanusiaan ini.

JK Sebut Dualisme Kepemimpinan Sebagai Tindakan Ilegal
JK menegaskan, kepemimpinan PMI harus bersatu dalam satu komando di bawah negara. "PMI tidak boleh terpecah, tidak boleh ada dua kepemimpinan. Oleh karena itu, kami telah melaporkan ke polisi terkait Munas tandingan yang dilakukan Agung Laksono," ujar JK dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/12/2024).

JK menyebut Munas PMI ke-22 versi Agung sebagai langkah ilegal yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). "Langkah ini bukan hanya ilegal, tetapi juga pengkhianatan terhadap organisasi. Kebiasaan ini pernah terjadi sebelumnya ketika Agung memecah Golkar," kata JK dengan nada tegas.

Agung Laksono: “Kami Sudah Sesuai AD/ART”
Di sisi lain, Agung Laksono tetap bersikukuh bahwa Munas yang diselenggarakan pihaknya sah secara aturan. "Kami akan melaporkan hasil Munas ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan kronologi lengkap. Segala proses telah sesuai dengan AD/ART organisasi," kata Agung di Jakarta pada hari yang sama.

Agung menilai laporan JK ke polisi sebagai hak setiap individu, tetapi menegaskan bahwa masalah ini bukan kasus pidana, melainkan konflik internal organisasi. Ia juga meminta anggota PMI tetap menjalankan tugas tanpa terganggu oleh polemik ini.

JK Terpilih Kembali Secara Aklamasi
Melalui Sidang Pleno Kedua Munas PMI ke-22 yang digelar pada Ahad (8/12/2024), JK kembali terpilih sebagai Ketua Umum PMI untuk periode keempat sejak pertama kali menjabat pada 2009. “Kami telah menerima laporan pertanggungjawaban dan secara aklamasi memilih kembali Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum,” bunyi keputusan resmi sidang pleno.

JK mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan para peserta Munas. "Kami sedang menunggu formalitas dari keputusan ini, tetapi yang terpenting adalah soliditas organisasi," ujar JK.

Tantangan PMI ke Depan
Dualisme kepemimpinan di tubuh PMI menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan organisasi. Konflik ini dikhawatirkan mengganggu fokus PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan, termasuk respons cepat terhadap bencana dan pelayanan donor darah.Perseteruan ini mencuri perhatian publik, menyoroti pentingnya menjaga integritas organisasi kemanusiaan di tengah kepentingan politik. Akankah polemik ini segera berakhir, atau justru menambah ketegangan baru? Semua kini bergantung pada keputusan Kemenkumham dan langkah mediasi kedua belah pihak. (mul)

#PMIBersatu #KonflikPMI #JusufKallaPMI #AgungLaksono #MunasPMI