JAKARTA – Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani), TB Utomo, mengecam keras pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait tindakan TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang membongkar pagar laut ilegal di perairan Tangerang. Pernyataan Trenggono, yang menyebut pembongkaran tersebut sebagai "penghilangan barang bukti," dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi militer dan bukti lemahnya koordinasi di KKP.

TNI AL Bertindak Sesuai Tupoksi
TB Utomo menegaskan bahwa tindakan TNI AL sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan hukum di laut. Pagar laut ilegal tersebut dinilai mengancam ekosistem perairan, menghalangi akses nelayan kecil, dan melanggar hak atas laut sebagai ruang publik.

"Pernyataan itu adalah pelecehan terhadap institusi militer yang seharusnya dihormati sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian laut dan kedaulatan maritim," tegasnya, Senin (20/01/25).

Desakan Evaluasi Menteri KP
Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri KKP sebagai bagian dari agenda 100 hari kerja pemerintahannya.

"Presiden harus tegas. Menteri yang tidak mampu bersinergi dengan instansi lain hanya akan menjadi penghambat pencapaian visi besar maritim Indonesia," ujar TB Utomo.

Menurutnya, komentar Menteri Trenggono tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga melemahkan moral TNI AL yang telah berjasa besar dalam menjaga keamanan laut.

Pentingnya Sinergi Antar-Lembaga
TB Utomo mengingatkan bahwa koordinasi solid antara kementerian, lembaga, dan satuan pertahanan sangat penting untuk mendukung program kerja pemerintah, terutama dalam sektor maritim.

"Kelemahan koordinasi ini harus menjadi peringatan keras agar kedepannya tidak ada lagi pejabat publik yang bekerja tanpa visi bersama demi rakyat," tambahnya.

Apresiasi untuk TNI AL
Di sisi lain, TB Utomo memberikan apresiasi atas langkah cepat TNI AL dalam membongkar pagar laut ilegal yang dianggap mengancam kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

"Kami mendukung penuh TNI AL dan berharap tindakan serupa terus dilakukan untuk menegakkan hukum di sektor maritim," katanya.

Harapan untuk Presiden Prabowo
Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas untuk memastikan harmonisasi antar-lembaga dalam mendukung visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia. (mul)

#TNIALKawalLautan #EvaluasiKKP #MaritimIndonesia #PresidenPrabowo #SinergiUntukRakyat