Nasional
Pengamat Prediksi Koalisi PKS-PDIP akan Sulit di Pilkada DKI
JAKARTA - Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai koalisi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta tampaknya sulit terwujud. Hal ini karena adanya penolakan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Menurut Efriza, Megawati cenderung memilih berkoalisi dengan kelompok Islam yang berbasis pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, daripada beraliansi dengan kelompok Islam yang dianggap lebih konservatif. "Megawati lebih fokus pada cinta kebangsaan dan tanah air, bukan hanya politik pragmatis," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Senada dengan itu, peneliti dari Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, juga berpendapat kemungkinan PKS untuk berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Jakarta sangat kecil. Hal ini didasari oleh pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang pernah menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjalin koalisi dengan PKS.
Meski PKS dan PDIP sebelumnya membuka kemungkinan untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Pilkada Jakarta 2024, PKS kini mempertimbangkan opsi lain. PKS tengah menjajaki kemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berencana mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menyatakan bahwa partainya sedang menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keterlibatan mereka dalam kontestasi Pilkada. "PKS berusaha membuka komunikasi untuk memastikan kami dapat berpartisipasi dalam pilkada," katanya di Jakarta (8/8/2024).
Di sisi lain, Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya menjaga kesehatan demokrasi dengan memastikan tidak ada upaya penghalangan terhadap kandidat mana pun dalam Pilkada 2024. "PDI Perjuangan berkomitmen untuk menjaga kontestasi Pilkada tetap sehat dan memastikan tidak ada penghalangan terhadap calon, partai, atau kader mana pun, karena konstitusi memberikan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk dicalonkan," ujarnya di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta (8/8/2024). (ant)