JAKARTA– Langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang merotasi dan memutasi perwira menengah buntut kasus dugaan pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia menuai apresiasi. Namun, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Bambang Rukminto, menilai bahwa tindakan tersebut perlu diikuti dengan sanksi tegas bagi anggota yang terlibat.

“Tindakan Kapolda layak diapresiasi, tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Sidang komite kode etik dan disiplin harus dilakukan, dan sanksi maksimal harus diberikan untuk menunjukkan komitmen membangun kepolisian yang bersih,” ujar Bambang, Jumat (27/12/24).

Sanksi Tegas untuk Anggota Terlibat
Bambang menegaskan pentingnya pemberian sanksi berat, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), kepada anggota yang terbukti bersalah. Menurutnya, sanksi ringan dapat menimbulkan asumsi negatif bahwa institusi kepolisian melindungi personel yang melakukan pelanggaran pidana.

“Jika tidak ada sanksi keras seperti PTDH, publik bisa berasumsi bahwa kepolisian melindungi pelaku. Ini akan merusak kepercayaan publik, baik dari masyarakat dalam negeri maupun asing,” tegasnya.

Bambang juga menyoroti perlunya pemeriksaan terhadap pimpinan dua tingkat di atas anggota yang terlibat, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat. “Pimpinan yang lalai mengawasi juga harus diberi sanksi,” tambahnya.

Mutasi 34 Anggota Polisi
Berdasarkan surat telegram Nomor ST/429/XII/KEP.2024 yang ditandatangani Karo SDM Kombes Muh. Dwita Kumu Wardana, sebanyak 34 anggota polisi dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Beberapa di antaranya terkait langsung dengan kasus pemerasan WN Malaysia di DWP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan informasi ini. “Sebanyak 34 anggota dimutasi untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Ade Ary.

Di antara nama yang dimutasi adalah Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia, yang kini menjabat sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya. Mutasi ini juga mencakup beberapa anggota dari Polsek, Polres, hingga Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Fokus pada Etik dan Pidana
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa pihaknya fokus mendalami dugaan pelanggaran etik terhadap 18 anggota polisi yang diduga memeras penonton DWP. “Sidang kode etik akan digelar pekan depan untuk menentukan sanksi yang proporsional,” kata Abdul Karim.

Ia juga memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara cepat dan adil. “Sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggota,” tambahnya.

Penempatan Khusus bagi Anggota Terlibat
Sebanyak 18 anggota polisi yang terlibat dalam kasus ini telah ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) di Divisi Propam Mabes Polri. Abdul Karim memastikan tidak ada penambahan jumlah anggota yang terlibat sejauh ini. “Motif pemerasan ini masih kami dalami,” ujarnya.

Komitmen untuk Kepolisian Bersih
Langkah tegas yang diambil Kapolda Metro Jaya dan Divisi Propam Polri menjadi sinyal kuat untuk menciptakan institusi kepolisian yang bersih dan profesional. Namun, publik masih menunggu hasil akhir dari proses hukum dan etik terhadap anggota yang terlibat.

(mul)

#PolisiBersih #ReformasiKepolisian #KasusPemerasan #DWP2024 #KepercayaanPublik