JAKARTA - Menjelang transformasi Jakarta sebagai daerah khusus, berbagai upaya pembenahan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah lingkungan. Menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis tanpa memperhatikan kondisi lingkungan akan membuat biaya pembangunan lebih mahal, mengingat pentingnya keunggulan kompetitif dalam mengembangkan bisnis. Masalah banjir dan kemacetan masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan secara bertahap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya penanganan banjir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena potensi kerugian ekonomi akibat banjir di Jakarta bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.

Pemprov DKI Jakarta menerapkan dua pendekatan untuk mengatasi banjir, yaitu vegetatif dan fisik. Pendekatan vegetatif dilakukan dengan memperbanyak penanaman pohon dan ruang terbuka hijau, sementara pendekatan fisik melibatkan normalisasi sungai serta pembangunan waduk, embung, dan sumur resapan. Selain banjir, Jakarta juga menghadapi masalah kualitas udara yang buruk, berada di peringkat 50 besar kota dengan udara terburuk di dunia. Untuk mengatasi ini, berbagai upaya dilakukan seperti mendorong penggunaan transportasi publik, memperbanyak kendaraan berbasis baterai, dan mengembangkan hunian berorientasi transit (TOD).

Keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tergantung pada kepatuhan terhadap kebijakan penataan ruang dan wilayah. Tidak boleh ada lagi bangunan yang didirikan di bantaran sungai atau ruang terbuka hijau. Meski tingkat kepatuhan lingkungan masih kurang maksimal di kalangan masyarakat, beberapa perusahaan di Jakarta telah menerapkan program lingkungan sesuai standar yang ditetapkan. Kepatuhan ini meliputi pengendalian emisi, pengolahan limbah, dan penghijauan, dengan beberapa perusahaan juga melibatkan masyarakat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan.

Pendekatan ESG
Peran pengusaha dalam memperbaiki lingkungan sangat signifikan. Program lingkungan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pemerintah provinsi. Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembangunan prasarana pengendali banjir, sementara sektor usaha bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan di area masing-masing.

Pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) digunakan untuk mengukur keterlibatan sektor usaha di bidang lingkungan. Beberapa institusi, termasuk pemerintah, melombakan capaian ESG untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penerapan ESG di seluruh perusahaan, terutama di sektor properti.

Menurut Theresia Rustandi dari Kadin Bidang Properti, pendekatan ESG sudah banyak diterapkan di sektor properti di Jakarta, termasuk pengolahan limbah dan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan. Pemerintah berperan sebagai pendukung dalam penerapan ESG, yang akhirnya memberikan imbal hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.

Hunian Ramah Lingkungan
Hunian ramah lingkungan menjadi keharusan dalam pengembangan Daerah Khusus Jakarta, mengingat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Program bedah rumah yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi salah satu andalan untuk mewujudkan hunian ramah lingkungan.

Permukiman kumuh di Jakarta membutuhkan perhatian agar dapat diubah menjadi kawasan ramah lingkungan. Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan Persatuan Insinyur Indonesia (BKTKP-PPI), Soelaeman Soemawinata, mengusulkan penyediaan dana abadi untuk penataan kawasan kumuh, yang dapat digunakan untuk membangun hunian vertikal dengan ruang terbuka hijau. DKJ juga berencana mengembangkan kawasan-kawasan aglomerasi yang terhubung dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Hunian berbasis TOD menjadi keharusan untuk menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Bangunan eks Pemerintah Pusat yang pindah ke Ibu Kota Nusantara harus memberikan kontribusi terhadap lingkungan di Jakarta. Selain itu, penting untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses air bersih perpipaan dengan harga terjangkau. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, baik transportasi maupun air minum, Jakarta dapat setara dengan kota-kota besar dunia dan mencapai misi sebagai kota global. (ant)