Nasional

Pembentukan Angkatan Siber Dilanjutkan ke Pemerintahan Prabowo

Dani Tri Wahyudi — Satu Indonesia
11 September 2024 19:30
Pembentukan Angkatan Siber Dilanjutkan ke Pemerintahan Prabowo
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat diwawancarai di Padang, Rabu (7/8/2024).

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI akan berlanjut di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Maruli menjelaskan pembentukan ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari, mengingat hampir semua negara di dunia telah mendirikan lembaga pertahanan siber mengingat ancaman global yang terus berkembang, terutama terkait dengan masalah data dan keamanan. "Ini merupakan ancaman global yang nyata, seperti yang telah terbukti dari berbagai permasalahan terkait data kita," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan bahwa TNI AD akan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memastikan organisasi Angkatan Siber dapat berfungsi dengan baik dan siap menghadapi tantangan perkembangan siber. Maruli juga menyoroti pentingnya keterlibatan SDM yang berkualitas dalam Angkatan Siber, dan menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama-sama membahas pembagian tugas dan tanggung jawab untuk organisasi ini.

"Nantinya, perlu ada pembagian tugas yang jelas dan penentuan pihak yang bertanggung jawab," ujar Maruli. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah mengonfirmasi Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat di TNI. "Saya sudah diperintahkan oleh Presiden, seperti yang disampaikan dalam pidato di MPR kemarin, untuk membentuk TNI Angkatan Siber," kata Agus setelah rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dia menjelaskan bahwa satuan siber ini akan berbeda dari satuan TNI lainnya, karena akan melibatkan lebih banyak personel sipil dengan fokus pada keahlian khusus dalam rekrutmen. (ant)
 
 


Berita Lainnya