JAKARTA – Dukungan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu perdebatan panas di kalangan pengamat politik. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, langkah ini berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi karena ketiadaan oposisi yang kuat di parlemen.

"Bila PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo, oposisi bisa dipastikan akan lenyap. Kritik dari parlemen terhadap pemerintah akan sangat jarang terdengar," ujar Adi kepada Media Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025.

Minimnya Kritik, Melemahkan Demokrasi?
Adi menekankan bahwa peran utama parlemen adalah memberikan pengawasan dan keseimbangan terhadap kekuasaan eksekutif. Tanpa suara kritis, fungsi tersebut tidak akan berjalan efektif.

"Parlemen seharusnya menjadi penyeimbang, memberikan kritik konstruktif agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi," tambahnya.

IPO: Dukungan PDIP Bisa Dipengaruhi Dinamika Internal
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa posisi PDIP dalam parlemen tidak cukup dominan dari sisi jumlah. Dedi menyebut dukungan kepada Prabowo mungkin dilatarbelakangi kebutuhan partai dalam menghadapi konflik politis yang sedang berkembang.

Salah satu isu yang disoroti adalah penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terkait buronan Harun Masiku. Dedi menilai penetapan ini memicu gejolak internal dan mengesankan adanya nuansa politis.

"Hasto mungkin layak jadi tersangka, tetapi cara KPK menangani kasus ini terkesan seperti ada tawar-menawar. Ini membuat pengusutannya dipandang politis," kata Dedi.

Dampak Terhadap Fungsi Parlemen
Dedi juga memprediksi bahwa dengan bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pemerintah, fungsi pengawasan parlemen akan semakin lemah.

"Era Prabowo bisa saja serupa dengan pemerintahan Jokowi, dimana parlemen cenderung menjadi pendukung penuh Presiden. Legislasi yang melenceng dari Prolegnas mungkin kembali terjadi," ungkapnya. (mul)

#DukunganPDIP #PrabowoSubianto #ParlemenTanpaOposisi #DemokrasiIndonesia #Politik2025 #PDIP #KritikPemerintah #FungsiParlemen #HastoKristiyanto #IPO