SEMARANG - Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha menyambut baik rencana pembentukan matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu Angkatan Siber, terutama karena tugas dan fungsinya tidak akan tumpang tindih dengan unit siber dari instansi lainnya.

"Keberadaan Angkatan Siber nantinya justru akan memperkuat koordinasi karena semua instansi terkait dapat saling berbagi informasi mengenai situasi keamanan siber yang sedang terjadi," ujar Pratama, yang juga merupakan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC di Semarang, Rabu.

Pratama menambahkan, setiap instansi nantinya dapat menggali informasi lebih dalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan matra keempat TNI ini, menurutnya, adalah pentingnya penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan siber lainnya.

"Dengan adanya sinergi ini, semua pihak bisa saling menguatkan, dan hasilnya akan lebih holistik jika dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan siber lainnya," jelas Pratama. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkannya untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di TNI.

"Saya sudah menerima perintah dari Pak Presiden, dan juga dari MPR saat pidato, untuk membentuk Angkatan Siber," kata Agus usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9). Pratama juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa unit siber dari instansi seperti BIN, Polri, BSSN, dan Kominfo, namun masing-masing instansi tersebut memiliki fokus yang berbeda dan tidak ada yang benar-benar fokus pada pertahanan keamanan siber untuk menjaga kedaulatan NKRI dari serangan siber.

Dengan adanya pembentukan matra keempat TNI ini, Pratama menilai akan ada instansi yang secara khusus memiliki kewaspadaan penuh terhadap upaya serangan siber dari pihak luar. Mengenai sumber daya manusia (SDM), Pratama menekankan bahwa pasukan siber harus memiliki kompetensi tinggi di bidang keamanan siber, yang bisa berasal dari berbagai universitas, termasuk STIN, Politeknik Siber, dan Universitas Pertahanan.

Namun, ia juga menekankan bahwa lulusan universitas tersebut mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam bidang penyerangan dan pertahanan siber. Oleh karena itu, perekrutan peretas berpengalaman dianggap sebagai langkah yang dapat diambil oleh pemerintah.

Menurut Pratama, perekrutan peretas memiliki keuntungan karena keterampilan mereka sering kali lebih tinggi daripada lulusan universitas umum, dan mereka biasanya terhubung dalam berbagai forum underground, tempat di mana para peretas berbagi teknik dan alat peretasan terbaru.

"Seringkali, informasi tentang kampanye serangan siber yang akan dilakukan juga dibagikan di forum tersebut. Jika Indonesia menjadi target, tindakan pencegahan dapat diambil lebih awal," pungkas Pratama, yang juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK. b