JAKARTA – Masuknya nama Presiden Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memicu perdebatan. Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyebut hal ini bukanlah kejutan, mengingat rekam jejak pemerintahan Jokowi selama menjabat.

Kritik terhadap Kepemimpinan Jokowi
Herdiansyah menilai nominasi tersebut mencerminkan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi.
"Ini tidak mengagetkan. Dari rekam jejak, kita tahu lemahnya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Jokowi. Keputusan politiknya mengonfirmasi hal ini," ujar Herdiansyah kepada Tempo, Kamis (02/01/25).

Menurutnya, OCCRP menggunakan survei berbasis pendapat jurnalis dan jaringan global untuk menentukan nominasi. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada kasus pidana, tetapi juga pada kegagalan pemerintah menjaga semangat antikorupsi.

Pelemahan KPK dan Demokrasi
Herdiansyah menyoroti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama era Jokowi. Mulai dari kepemimpinan KPK yang bermasalah hingga banyaknya kasus besar yang tidak terselesaikan.
"Kita paham bagaimana KPK terpuruk di bawah rezim ini. Orang-orangnya bermasalah, dan secara sistemik sudah tidak relevan lagi," tegasnya.

Selain itu, ia menilai pemerintahan Jokowi turut berkontribusi pada kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan upaya membangun dinasti politik, manipulasi lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK), hingga wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi di Antara Tokoh Dunia Lainnya
OCCRP memasukkan Jokowi sebagai salah satu dari lima finalis tokoh terkorup 2024. Selain Jokowi, nominasi ini juga mencakup:

William Ruto (Presiden Kenya)
Bola Ahmed Tinubu (Presiden Nigeria)
Sheikh Hasina (Mantan Perdana Menteri Bangladesh)
Gautam Adani (Pengusaha India)
Dalam pernyataannya, OCCRP menyebut nominasi diperoleh melalui masukan dari pembaca, jurnalis, dan juri di jaringan global mereka.

"Kami meminta nominasi dari berbagai pihak, termasuk jurnalis dan pembaca kami," tulis OCCRP di situs resminya, Selasa (31/12/24).

Respons Publik dan Dampak Politik
Masuknya nama Jokowi dalam daftar ini memicu berbagai respons dari masyarakat dan pengamat politik. Isu ini dianggap dapat mempengaruhi citra pemerintahan Jokowi, terutama menjelang akhir masa jabatannya. (mul)

#JokowiOCCRP2024 #PelemahanKPK #DemokrasiTerpuruk #KorupsiGlobal #BeritaTerkini