JAKARTA - Gelombang mutasi besar-besaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi pada Desember 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, sekitar 300 perwira tinggi TNI mengalami rotasi jabatan. Ini merupakan mutasi pertama sejak Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia.

Mutasi Strategis di TNI AD, BIN, dan Atase Pertahanan
Keputusan mutasi ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan TNI dan akan diumumkan resmi dalam waktu dekat. Sejumlah perwira tinggi, terutama dari TNI Angkatan Darat (AD), menempati posisi strategis. Salah satu sorotan utama adalah pengangkatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I oleh perwira TNI AD. Jabatan ini sebelumnya secara tradisi dipegang oleh Angkatan Laut, terutama karena posisinya yang strategis dalam isu Laut China Selatan.

Selain itu, Mayjen Achiruddin kini dipercaya sebagai Pangdam Mulawarman menggantikan posisinya sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Jabatan Danpaspampres selanjutnya diisi oleh Mayjen Jon Afriandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Perubahan di Badan Intelijen Negara
Mutasi juga menyentuh Badan Intelijen Negara (BIN), dengan Muhammad Herindra, mantan Wakil Menteri Pertahanan, kini ditunjuk sebagai kepala BIN. Pergantian ini diharapkan memperkuat peran BIN di bawah kepemimpinan baru.

Perubahan signifikan juga terjadi pada atase pertahanan di sejumlah negara strategis. Beberapa posisi yang mengalami rotasi adalah:

Kolonel Yose Ridha sebagai Atase Pertahanan RI di Amerika Serikat.
Kolonel Laut Sumartono sebagai Atase Pertahanan di China.
Kolonel (Inf) Tri Andi Kuswantoro sebagai Atase Pertahanan di Malaysia.
Kolonel (Pnb) Budi Susilo sebagai Atase Pertahanan di Rusia.
Konsolidasi dan Strategi Geopolitik
Pengamat pertahanan dari PT Semar Sentinel, Alman Helvas Ali, menilai bahwa gelombang mutasi ini menunjukkan langkah konsolidasi kekuasaan di era Prabowo. "Banyak jabatan strategis diisi oleh perwira yang sebelumnya bersikap kritis terhadap pemerintah, sementara perwira yang dikenal dekat dengan pemerintahan sebelumnya tersingkir dari posisi penting," ujarnya.

Namun, kebijakan ini juga menuai kritik, terutama terkait pergeseran tradisi di jabatan Pangkogabwilhan I. Menurut Alman, langkah ini kurang sesuai dengan perkembangan geostrategi di kawasan, khususnya yang melibatkan isu Laut China Selatan. Langkah besar ini mencerminkan strategi pemerintahan baru dalam membentuk struktur pertahanan nasional yang lebih solid. Bagaimana dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas wilayah? Mari kita ikuti perkembangan berikutnya.

#MutasiTNI2024 #PrabowoSubianto #KonsolidasiPertahanan #BINBaru