JAKARTA - Penggiat Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyoroti soal pangkalan militer Amerika yang semakin mengepung Papua. Diketahui, militer Amerika Serikat kini dapat mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan militer di Papua Nugini. Kesepakatan tersebut berdasarkan pakta keamanan penting dalam upaya Washington untuk mengepung Beijing di Pasifik.

"Papua mulai diapit pangkalan militer Amerika. Jika sebelumnya Philadelphia dan Darwin, kini Papua Nugini," kata Natalius Pigai kepada satuindonesia.co, Sabtu (17/6/2023). 

Menurut Pigai, ‘dikuasainya’ Papua Nugini oleh militer Amerika Serikat, menambah deretan beban berat Papua selama ini. Ia berharap Pemerintah Pusat memberi perhatian lebih kepada Papua, dengan menyelesaikan sejumlah persoalan. “Dialog damai, itu saja permintaan kami, rakyat Papua!” tegas Pigai.

Militer Amerika Serikat kini ‘menguasai Papua Papua Nugini. Kesepakatan tersebut berdasarkan pakta keamanan penting dalam upaya Washington untuk mengepung Beijing di Pasifik. Isi lengkap dari perjanjian itu telah diserahkan kepada Parlemen Papua Nugini pada Rabu (14/06) malam waktu setempat. 

Dengan persetujuan Papua Nugini, AS dapat menempatkan tentara dan kapal perangnya di enam pelabuhan dan bandar udara penting, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan sejumlah fasilitas lain di ibu kota, Port Moresby.

Washington bakal memiliki akses tak terbatas ke lokasi tersebut untuk menempatkan peralatan, perlengkapan, dan material, serta memiliki penggunaan eksklusif pada beberapa zona yang dapat dilakukan pengembangan dan aktivitas konstruksi.

Perjanjian ini membuka peluang bagi Washington untuk membuat pangkalan militer baru di pelabuhan lautan dalam, di tengah meningkatnya tensi rivalitas dengan Beijing.

Terletak di tepi barat daya Samudera Pasifik, Lombrum dulunya sempat dijadikan sebagai sebuah garnisun bagi pasukan Inggris, Jerman, Jepang, Australia, hingga Amerika Serikat.

Ketika Perang Dunia II, tempat ini merupakan salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Pasifik, dengan setidaknya 200 kapal yang dapat berlabuh, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan saat itu untuk merebut kembali Filipina dari Jepang.

Cina sebelumnya telah berupaya untuk menginjakkan kaki di Lombrum beberapa tahun belakangan ini, sebelum akhirnya didepak Amerika Serikat dan Australia, yang mana pada tahun 2018 sepakat untuk bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan Papua Nugini.

Akses pasukan AS ke Lombrum juga dapat memperkuat fasilitasnya di Guam bagian utara, yang menjadi kunci jika terjadi konflik atas Taiwan.

Joe Biden direncanakan bakal menandatangani langsung perjanjian itu. Hanya saja, rencana perjalanan itu dibatalkan lantaran adanya perselisihan anggaran di Kongres Amerika. (sa)