JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan permintaan tambahan anggaran dari yang semula Rp 64 miliar menjadi Rp20 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024). Pigai mengungkapkan bahwa anggaran tambahan ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM.

“Setelah saya hitung, saat ini kami hanya memiliki 188 staf. Dengan struktur baru, kami membutuhkan 2.544 staf. Hanya untuk gaji staf tambahan ini, berapa biayanya?” ujar Pigai dalam rapat tersebut. Menurutnya, kebutuhan gaji dan tunjangan saja sudah mencapai Rp 1,2 triliun, belum termasuk program-program dan biaya pembangunan lainnya.

Pigai juga menyatakan niatnya untuk membangun universitas HAM dan mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia agar pemahaman terkait HAM semakin mendalam. “Saya ingin membumikan HAM di seluruh nusantara. Program ini menyentuh langsung individu dan diharapkan bisa mengubah pola pikir 280 juta masyarakat Indonesia,” jelasnya. Ia berencana membentuk 83.000 kelompok dan 1.007 tim yang akan membantu menyosialisasikan HAM.

Pigai menjelaskan bahwa setiap kelompok akan menerima dana Rp 100 juta, sehingga total anggaran untuk program sosialisasi ini mencapai Rp 8,3 triliun. “Dana ini akan diarahkan pada 83.000 kelompok di wilayah pedesaan dan komunitas lokal sebagai basis sosialisasi,” jelasnya. Selain itu, Pigai menambahkan bahwa Kementerian HAM telah menyiapkan lebih dari 100 program lain yang membutuhkan anggaran besar.

“Dengan total anggaran yang diajukan sebesar Rp 20 triliun, saya memiliki lebih dari 200 program. Baru satu program saja sudah memerlukan Rp 8,3 triliun. Jika ditambah gaji dan tunjangan yang tadi saya sebutkan sebesar Rp 1,3 triliun, totalnya mencapai Rp 9,5 triliun,” ungkap Pigai. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya anggaran Kementerian HAM sebesar Rp 64 miliar dinilai tidak cukup untuk mewujudkan visi besar Presiden.

“Presiden ingin membentuk Kementerian HAM karena ada misi besar yang ingin dicapai. Tim transisi perlu mengatur ulang anggaran dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Dengan anggaran ini, visi dan misi Presiden tidak akan tercapai,” pungkas Pigai pada Senin (21/10/2024) lalu. (dan)