JAKARTA - Tokoh advokat publik Munarman SH menilai mantan Menkopolhukam Mahfud MD sebagai “pengangguran” politik yang sedang cari perhatian publik, agar dianggap pahlawan. Mahfud yang semakin rajin berkomentar kritis, dengan narasi, seolah-olah Pemerintah saat ini yang paling bertanggungjawab atas kerusakan negeri ini. Mahfud lupa, dia adalah bagian dari pemerintah sebelumnya, bahkan ikut bertanggungjawab atas sejumlah persoalan. 

“Mahfud akhir-akhir ini seperti aktor kritis, yang membangun narasi seolah pemerintahan saat ini bertanggung jawab sepenuhnya atas berbagai kerusakan yang terjadi. Padahal saat dia menjadi pejabat Menko Polhukam, kinerjanya juga tidak seperti yang dia lontarkan saat ini,” kata Munarman, kepada media, Sabtu (28/12/2024). 

Seperti ramai diberitakan, Mahfud belakangan ini cukup kencang berkomentar kritis menanggapi sejumlah hal. Narasi yang dibangun, menurut Munarman, seakan-akan Mahfud kritis terhadap kerusakan negeri ini. “Malah dia (Mahfud) menjadi pendukung dan pelindung berbagai kejahatan HAM dan kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim, Dia menjadi tulang punggung utama berbagai pelanggaran dan kejahatan tersebut,” tegas Munarman. 

Munarman pun memberi contoh persoalan yang menjadi tanggungjawab Mahfud ketika menjabat menko polhukam. Salah satunya kasus penyelewengan pajak Rp341 T yang menguap begitu saja di mulut mahfud, tanpa ada penyelesaian hingga saat ini.

“Pembunuhan enam pengawal HRS (Habib Rizieq Shihab) dalam peristiwa KM 50, dia (Mahfud MD) justru menjadi pelindung dan menutupi fakta fakta sesungguhnya,” tegas Munarman. 

Begitu juga soal pembubaran ormas yang dilakukan langsung dari kantor menkopolhukam. “Pembubaran ormas (Front Pembela Islam-FPI) kan diumumkan langsung dari kantor dia, kantor menkopolhukam. Jadi kalau sekarang Mahfud teriak-teriak ke pemerintahan Prabowo dan menggiring opini publik serta provokasi publik dengan berbagai gimmick-nya, semata-mata karena sedang jadi pengangguran politik dan job seeking semata,” tegas Munarman. 

Untuk itu, Munarman, mengajak publik agar mengabaikan Mahfud, karena pertanggungjawaban dia sebagai menkopolhukam yang banyak terlibat dalam berbagai kebijakan sesat saat itu, belum satupun yang disesali dan dia pertanggungjawabkan.

“Pertanggungjawabkan dulu soal pembantaian enam pengawal HRS. Pertanggungjawabkan dulu soal pembubaran ormas FPI, juga hal-hal lain yang merusak negeri ini. Jangan sekarang lantang bicara seakan-akan mau jadi pahlawan. Abaikan saja orang ini,” ujar Munarman.

Sebelumnya, Habiburokhman politisi Partai Gerindra menilai Mahfud MD sebagai orang yang gagal. Pernyataan  Ketua Komisi III DPR RI ini setelah Mahfud mengkritik wacana pengampunan terhadap koruptor. Menurutnya, wacana koruptor diampuni asal membayar ganti kerugian atau 'denda damai' adalah sesuatu yang salah.

Mahfud MD yang dihubungi Satuindonesia.co lewat WhatsApp untuk dimintai tanggapannya soal pernyataan Munarman tersebut, hingga berita ini diturunkan, belum meresponnya.  

Namun Mahfud sempat mengaku tidak mau lagi merespon pihak yang mengkritik dirinya. Hal ini diungkapnya saat ditanyai wartawan terkait komentar Habiburokhman.

"Aku enggak mau ngerespons lagi," kata Mahfud saat ditemui awak media usai menghadiri acara Resepsi HUT ke-58 KAHMI, di Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024) malam. (sa)