JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan penggunaan fasilitas pesawat jet dalam pengiriman logistik pemilu sangat penting untuk memastikan kelancaran pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Itu digunakan untuk kebutuhan logistik, dan sebenarnya sudah lama kami bicarakan," ujar Afifuddin di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin. Afifuddin menilai persiapan logistik untuk Pemilu 2024 tidak memakan waktu sebanyak persiapan pada Pemilu 2019. Fasilitas pesawat jet tersebut digunakan untuk mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau karena keterbatasan waktu.

"Risikonya adalah jika logistik tidak dapat dipastikan terkirim, kami khawatir logistik tidak sampai ke daerah-daerah," jelasnya. Namun demikian, Afif menegaskan bahwa KPU tetap menerima seluruh masukan dan kritikan dari berbagai pihak. "Apa yang kami lakukan adalah upaya untuk mewujudkan Pemilu 2024, dan itu sudah kami laksanakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya," kata Afif.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md. mengkritik kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait dengan kasus asusila. Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

"Secara umum, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud. Mahfud menyebutkan bahwa ada berbagai rumor negatif mengenai anggota KPU RI lainnya setelah skandal Hasyim terungkap, salah satunya adalah dugaan bahwa setiap anggota KPU mendapatkan tiga mobil dinas mewah. Ada juga kabar mengenai penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas yang dianggap berlebihan.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap anggota KPU sekarang memakai tiga mobil dinas yang mewah," tulis Mahfud. Ia menambahkan, "Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam."

Mahfud menekankan pemerintah dan DPR seharusnya mengambil tindakan terhadap para komisioner dan tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Menurutnya, perombakan atau pergantian seluruh komisioner KPU RI perlu dipertimbangkan seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2024.

“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK,” pungkas Mahfud. (ant)