JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa korupsi di Indonesia akan semakin meluas jika jumlah kementerian terus bertambah, karena hal ini akan meningkatkan potensi korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam Seminar Nasional "Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan Ke Depan", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII pada Rabu (8/5/2024) dan ditayangkan melalui YouTube.

Mahfud mengawali dengan mengatakan para pemenang pemilihan umum (pemilu) biasanya memiliki janji-janji kepada banyak pihak, yang kemudian berpotensi menambah jumlah kementerian untuk memenuhi janji-janji tersebut. Menurut Mahfud, hal ini sudah terbukti dengan bertambahnya jumlah kementerian di Indonesia setiap selesai pemilu.

"Jumlah menteri, dulunya 26, menjadi 34, kemudian ditambah lagi. Pada pemilu berikutnya, ditambah lagi, menjadi 60, dan seterusnya. Ini karena kolusi semakin meluas. Negara ini hancur," ujar Mahfud, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud juga mengungkapkan bahwa ia pernah mengusulkan agar jumlah kementerian dikurangi, misalnya dengan menghapus kementerian koordinator yang dianggapnya tidak berguna. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki belasan kementerian dengan direktur jenderal di setiap unit sebagai perbandingan.

Mahfud menyebut bahwa semangat di balik usulan untuk membatasi jumlah kementerian adalah untuk mencegah perluasan praktik korupsi. "Semangatnya bukanlah terus-menerus membagi kekuasaan. Semangatnya adalah untuk membatasi jumlah pejabat setingkat menteri," ujarnya.

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berencana untuk menambah jumlah kementerian dalam pemerintahan mereka dari 34 menjadi lebih dari 40. Salah satu kementerian yang disiapkan adalah yang akan menangani program makan siang gratis, yang menurut Gibran, membutuhkan penanganan khusus karena kompleksitas pelaksanaannya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, juga tidak membantah wacana penambahan kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ia menyatakan bahwa penambahan tersebut wajar karena Indonesia adalah negara besar. "Dalam konteks negara, jumlah yang banyak menunjukkan kebesaran. Bagi saya, itu bagus, karena negara kita besar. Tantangan kita besar, target kita besar," kata Habiburokhman. (ant)