IKN - Di tengah aktivitas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ibu Kota Nusantara (IKN), Fajri melakukan inspeksi dengan teliti, memperhatikan detail kode baris (barcode) di bagian bawah panel surya. Barcode tersebut menunjukkan nomor seri yang menjadi identitas setiap panel, seolah menjadi "garansi" untuk kualitas perangkat yang berasal dari luar negeri, terutama Tiongkok.

Dengan lahan seluas 80 hektare, terdapat 21 ribu unit panel surya yang membentang luas, menggambarkan ambisi besar PLTS IKN sebagai tulang punggung energi bagi Ibu Kota Baru Nusantara. Terletak dekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, PLTS ini tampak megah dari kejauhan.

Meskipun tampak megah, ketika dilihat secara dekat, kompleksitas teknis PLTS tercermin dalam jalinan kabel-kabel yang tertata rapi menghubungkan setiap unit panel. Sebagai Unit Pelaksana Proyek (UPP) PLTS, Fajri menjelaskan bahwa PLTS IKN akan memiliki kapasitas 50 megawatt (MW), tetapi untuk fase pertama hanya mampu menyediakan 10 MW. Fase pertama diharapkan siap beroperasi pada akhir Februari 2024 untuk menunjang percepatan pembangunan gedung inti KIPP IKN yang ditargetkan rampung sebelum HUT ke-79 RI Agustus nanti.

Penyiapan lahan dimulai sejak April 2023, dengan pembangunan awal dimulai pada Agustus 2023. Proyek fase pertama untuk 10 MW saat ini sudah siap dioperasikan, namun perlu pengecekan ulang untuk kelancaran pengoperasiannya.

PLTS IKN merupakan hasil kolaborasi antara PT PLN Nusantara Renewables dengan Sembcorp Utilities PTe. Ltd., perusahaan energi asal Singapura, dengan skema proyek bersama (joint venture). Pembangunan IKN tidak hanya proyek infrastruktur, tetapi juga langkah nyata Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global, dengan target menjadi kota netral karbon pada tahun 2060.

PLTS akan menjadi sumber energi utama bagi IKN, menekan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan mengurangi emisi karbon secara signifikan. Guna menerapkan energi baru terbarukan (EBT) secara penuh, PLTS menjadi solusi efektif untuk mewujudkan target tersebut. Dengan demikian, IKN diharapkan dapat menghadirkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Pembangunan IKN juga sejalan dengan "Kesepakatan Paris 2015" untuk mengejar target emisi nol karbon. Indonesia sendiri berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 31,89 persen pada 2030, dengan dukungan internasional. Dengan demikian, pembangunan Nusantara dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun banyak komponen PLTS masih mengandalkan impor, proyek ini tetap memberikan dampak positif terhadap tenaga kerja lokal. Melalui kolaborasi dengan OIKN, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), serta PT PLN, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi proyek dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. (ant)